Penataan Batas Wilayah Administrasi Desa, Hambatan dan Alternatif Solusi dengan Pendekatan Geospasial - Asadi Asadi (Pusjar SKPP Lembaga Administrasi Negara, 2016)
Law No. 6 of 2014 concerning Villages provides additional evidence that Indonesia has paid more attention and respect to the existence of villages. The significant amount of village expansion lately is not matched with the clarity of village boundaries that may rise in to potential conflicts. Ideally, the entire instruments to structure village boundaries must first be prepared. One of the instruments needed is the availability of large scale of basic maps (topographical maps) as the main instrument of making a village map. Unfortunately, the large-scale topographical maps are not available yet. This paper provides an alternative acceleration of village boundaries arrangement using High Resolution Satellite Imagery Data that has passed orthorectified process. By involving the community and village leaders in the process of structuring boundaries, and supported by the spirit of fraternity, all problems occured during the activity of village boundaries can be solved with the very best solution.Keywords: village boundary, High Resolution Satellite Imagery Data, spirit of fraternityUndang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan tambahan bukti bahwa negara semakin memperhatikan dan menghormati keberadaan desa. Adanya pemekaran wilayah desa yang signifikan akhir-akhir ini, tidak diimbangi dengan kejelasan batas wilayah desa,berpotensi menimbulkan konflik. Idealnya, seluruh instrumen untuk melakukan penataan batas wilayah desa harus terlebih dahulu disiapkan. Salah satu instrumen tersebut adalah tersedianya peta dasar (peta rupabumi) skala besar sebagai bahan utama pembuatan peta desa. Sayangnya ketersediaan peta rupabumi skala besar belum tersedia. Tulisan ini memberikan alternatif percepatan penataan batas wilayah desa yang dapat menggunakan Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) yang sudah melalui proses ortorektifikasi. Dengan melibatkan masyarakat dan tokoh masyarakat desa dalam melakukan proses penataan batas wilayah, dan dengan didukung semangat persaudaraan, diharapkan permasalahan batas wilayah desa dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya.Kata kunci: batas desa, metode kartometrik, CSRT, semangat persaudaraan