Penyelesaian Sengketa Batas Laut Antara Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Provinsi Kepulauan Riau - Djoko Sulistyono (Research and Development Agency Ministry of Home Affairs, 2014)
AbstrakPenelitian ini dilakukan dan didasari atas adanya “kengototan” klaim dari provinsi Bangka Belitung dan provinsi Kepulauan Riau bahwa Gugus Pulau Tujuh, yaitu wilayah yang disengketakan tersebut merupakan wilayahnya. Oleh karena itu, penelitian ini kiranya dapat memberikan suatu solusi dalam penyelesaian sengketa batas laut di antara ke dua provinsi tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Metode ini digunakan, karena fenomena konstelasi sengketa batas antar daerah(termasuk batas laut) dipandang bersifat multidimensional. Data-data yang diambil dari penelitian lapangan baik itu data primer maupun sekunder, dilakukan melalui wawancara mendalamdengan informan kunci terpilih dan observasi lapangan serta dikombinasikan dengan studi kepustakaan,melalui penelusuran bukti- bukti otentik sengketa pada masa lalu yang relevan. Pemerintah (pihak Kementerian Dalam Negeri) harus segera menyelesaikan masalah sengketa segmen batas laut di gugusan Pulau Tujuh yang melibatkan pihak Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan mengacu pada empat pendekatan, yaitu a) Sisi Historis; b) Yuridis; c) Pemerintahan; dan d) Sisi Sosial Budaya. Dan ditambah dengan tidak menafikan keinginan masyarakat yang tinggal di pulau tersebut,diharapkan dapat diapresiasi oleh Pemerintah dengan baik.AbstractThis research was conducted and based on the existence of “persistence” claims of the province of Bangka Belitung islands and Riau islands province that seven islands groups, which is disputes region territory. Therefore, this study would be likely to provide a solution in resolving the dispute between the two provinces. This study uses qualitative methods with descriptive analytical approach. This method is used, because the phenomenon of inter-regional constellation boundary disputes (including sea boundary) is considered to be multidimensional. The data were taken from both the research field of primary data and secondary data, conducted through in-depth interviews with selected key informants and field observations, and combined with the study of literature through a search of the authentic evidence disputes the relevant past. Government (the Ministry of Home Affairs) should immediately resolves disputes in the sea boundary segment cluster seven islands involving the provincial government Bangka Belitung islands and Riau islands provincial government with reference to the four approaches, namely: a) the historical side; b) juridical side; c) side of the rule; d) the social side of the culture. And coupled with the desire not to deny the people who live on the islands so expect to be appreciated by the government well.