Partisipasi Publik dalam Pengambilan Keputusan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung - Noverman Duadji (Research and Development Agency Ministry of Home Affairs, 2013)
AbstrakRakyat sebagai pemilik APBD dan oleh karenanya partsipasi publik memiliki tempat penting dalam penyelenggaraan urusan publik dan tata-kelola pemerintah daerah, khususnya dalam pengambilan keputusan APBD. Rumusan masalah penelitian ini adalah: Apakah ada partisipasi publik dalam pengambilan keputusan APBD Provinsi Lampung dan pada tingkat apa partisipasi publik itu dilakukan berdasarkan tangga Arnstein?. Tujuan penelitian ini diarahkan pada: (1) penggambaran tentang partisipasi publik dalam perumusan keputusan APBD Provinsi Lampung; dan (2) pengkajian dengan penentuan derajad (kategorisasi) partisipasi publik berdasarkan tangga partisipasi Arnstein. Sementara metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengambilan keputusan APBD Provinsi Lampung masih merupakan arena dan area elit formal di daerah yang lebih dimaknai sebagai proses politik, media transaksi dan bargaining para elit sebagai aktor yang terlibat. Hal-hal yang bersifat prosedural menjadi lebih penting dan utama, sementara aspek substansial yang merujuk pada persoalan isi sebagai pengejawantahan kepentingan publik belum menjadi prioritas. Bila dikaitkan dengan derajad dan tangga partisipasi Arnstein, partisipasi publik dalam pengambilan keputusan APBD Provinsi Lampung berada pada derajad tanda partisipasi yang didominasi anak tangga pemberian informasi dan konsultasi (derajad ke 2 pada anak tangga ke 3 dan ke 4). Atas dasar simpulan diuraikan diatas, maka saran yang dapat diusulkan untuk meningkatkan kualitas isi kebijakan publik perlu terus ditumbuh-kembangkannya partisipasi publik yang lebih konkrit dan lebih menguat dalam domain yang lebih luas. Untuk itu diperlukan komitmen kuat dari Pemerintah provinsi Lampung melaui: (1) perubahan mind set dari aktor formal kebijakan yang menempatkan partisipasi publik sebagai layanan dasar, bukan hanya sekedar terbukanya peluang dan akses berpartisipasi warga; (2) penyediaan perangkat legal formal sebagai payung yang mengatur partisipasi publik; dan (3) pembinaan organisasi kemasyarakat dan dukungan finansial yang dianggarkan melalui APBD.AbstractAs we know that the People own the provincial budget (APBD). Although the public participation lies on more important placement in operating the public affairs and local governance, especially in the decision making of the provincial budget. The research problem is stated: what is the public participation in operating the provincial budget and what is it’s category of the Aronstein’s participation ladder? The research aimed to: (1) description of the public participation in operating the provincial budget, and (2) analysis to classify the public participation of the Aronstein’s participation ladder. According to the reasons of the goal, the qualitative method is used.The research result indicated that the decision making of the provincial budget is the formal actor’s arena and area. It’s expressed as political process, transactional media and bargaining among the formal actors. The public participation is in signing of participation, such as give the information and consultative advices