IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI KATINGAN NOMOR 16 TAHUN 2016 TENTANG SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (STUDI DI KANTOR BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN KATINGAN BPM-PTSP) - Muliyani (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Palangka Raya, 2019)
Permasalahan dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana implementasi pelayananSurat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) pada Badan Pelayanan Perizinan TerpaduSatu Pintu (BPPTSP) Kabupaten Katingan? (2) Apa yang menjadi faktorpendukung dan faktor penghambat dalam mekanisme pelayanan Surat Izin UsahaPerdagangan (SIUP) pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu(BPPTSP) Kabupaten Katingan? Fokus penelitian ini adalah Kantor PelayananPerizinan Terpadu SIUP Di Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah.Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif untukmendeskripsikan aspek-aspek model pelayanan perizinan secara cermat. Penelitimengembangkan indikator inovasi pelayanan sebagai dasar untuk menghimpundata dan fakta berdasarkan fenomena yang terjadi pada Unit Pelayanan PerizinanTerpadu Satu Pintu Di Kabupaten Katingan. Lokasi atau tempat penelitian iniadalah di Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah. Subjek penelitianmeliputi Pegawai/staf Pemerintah Kabupaten Katingan Badan Pergerakan Modal.Pengumpulan data dilakukan dengan cara Observasi, Wawancara, danDokumentasi. Hasil penelitian (1) Proses implementasi kebijakan pelayanan SuratIzin Usaha Perdagangan di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T)Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah dilihat dari aspek: komunikasi(antara penyelenggara kebijakan dengankelompok sasaran), sumberdaya(ketersediaan dan ketercukupan SDM dan sumber daya finansial), disposisi(kesediaan dan komitmen pelaksana kebijakan), struktur birokrasi (mekanismedan struktur organisasi pelaksana/pembagian tugas dan tanggung jawab). (2)Implementasi kebijakan pelayanan SuratIzin Usaha Perdagangan di BadanPelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengahyang dilihat dari tingkat efektivitas yang ditunjukkan oleh tingkat pencapaiantarget penerima Surat Izin Usaha Perdagangan sudah optimal. Sedangkan tingkatefisiensi ditunjukkan adanya kepastian atau jaminan biaya pelayanan, namun darisegi waktu penyelesaian pelayanan masih sering tidak sesuai yang disebabkanterutama oleh aspek teknis.