PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL - Sampul, Ezra Pratama (Universitas Sam Ratulangi, 2018)
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimanakah hak dan kewajiban badan penyelenggara jaminan sosial dan bagaimanakah pertanggungjawaban hukum badan penyelenggara jaminan sosial menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BadanPenyelenggara Jaminan Sosial. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Hak dan kewajiban badan penyelenggara jaminan sosial berhak untuk memperoleh dana operasional untuk penyelenggaraan program yang bersumber dari Dana Jaminan Sosial dan/atau sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan memperoleh hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan program Jaminan Sosial dari DJSN setiap 6 (enam) bulan. Kewajiban BPJS untuk memberikan nomor identitas tunggal kepada Peserta; dan mengembangkan aset Dana Jaminan Sosial dan aset BPJS untuk sebesar-besarnya kepentingan Peserta serta memberikan informasi melalui media massa cetak dan elektronik mengenai kinerja, kondisi keuangan, serta kekayaan dan hasil pengembangannya;memberikan Manfaat kepada seluruh Peserta sesuai dengan Undang-Undang tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. 2. Pertanggungjawaban hukum Badan Penyelenggara Jaminan Sosial menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BadanÂ Penyelenggara Jaminan Sosial yaitu BPJS wajib menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya dalam bentuk laporan pengelolaan program dan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik kepada Presiden dengan tembusan kepada DJSN paling lambat tanggal 30 Juni tahun berikutnya.Periode laporan pengelolaan program dan laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember.Bentuk dan isi laporan pengelolaan program diusulkan oleh BPJS setelah berkonsultasi dengan DJSN.Laporan keuangan BPJS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku.Kata kunci: Pertanggung Jawaban Hukum, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial