Studi Kebijakan Pengelolaan Guru Pasca Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah Dalam Rangka Peningkatan Mutu Pendidikan - - Suwandi (Universitas Negeri Yogyakarta, 2007)
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengembangkan model sistem pengelolaan guru profesional di era otonomi daerah untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indo nesia baik secara generik, di tingkat pusat, propinsi, maupun kabupaten/kota sesuai dengan peran dan wewenang masing-masing. Penelitian ini merupakan penelitian kebijakan. Studi ini dilakukan terhadap sampel sebanyak 510 orang guru, 293 orang kepala sekolah/ wakil kepala sekolah, dan 32 orang kepala dinas pendidikan propinsi/Kab/Kota. Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan atau memodifikasi desain Educational Research Developmennt yang dibagi dalam sepuluh tahapan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa (1) permasalahan yang berkaitan dengan pengadaan guru bersumber pada tiga hal yaitu ketidaksesuaian kualifikasi guru dengan kualifikasi pelamar, formasi tidak sesuai dengan kebutuhan, dan mutasi guru yang tidak didasarkan pada kualifikasi guru, (2) belum seluruh guru dapat melakukan kegiatan ilmiah terutama menulis karya ilmiah, (3) sistem jenjang karir yang selama ini berjalan kurang memenuhi harapan, (4) forum peningkatan kompetensi professional sangat tinggi pengaruhnya pada pengembangan profesi guru, (5) praktik penilaian kompetensi guru selama ini didominasi oleh kepala sekolah, dan (6) supervisor yang selama ini berlangsung sudah memenuhi syarat.