Akuntansi Aset Biologis: Perlukah Adopsi International Public Sector Accounting Standard (IPSAS) 27 dalam Standar Akuntansi Pemerintahan - Dina Natasari; Rizky Wulandari (Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada, 2017)
merupakan negara yang terletak di daerah khatulistiwa sehingga sangat cocok untuk aktivitasagrikultur. Banyak pihak yang terlibat dalam aktivitas ini. Tidak hanya perseorangan, sektor swasta dansektor publik, dalam hal ini pemerintah daerah, juga terlibat dalam kegiatan yang berhubungan denganaktivitas agrikultur. Semakin meningkatnya aktivitas agrikultur, membuat peningkatan perhatian akan semakinpentingnya ketentuan yang khusus mengatur tentang Akuntansi Agrikultur, khususnya aset biologis. Aset biologismeliputi tanaman dan hewan yang mengalami transformasi biologis. Karena adanya transformasi tersebut,tidak seharusnya aset disajikan dengan nilai tetap. Penelitian ini ini bertujuan untuk meneliti apakah StandarAkuntansi Pemerintahan (SAP) yang digunakan sebagai pedoman untuk praktik akuntansi di sektor pemerintahanperlu untuk mengadopsi International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) 27 Agriculture. Penelitiandilakukan dengan melakukan studi literatur atas berbagai penelitian dan teori yang terkait dengan bagaimanaakuntansi aset biologis yang dilakukan oleh sektor pemerintahan. Sampai dengan saat penelitian dilakukan,SAP belum mengatur secara khusus bagaimana perlakukan untuk aset biologis. Aset biologis disajikan dalamlaporan keuangan sebagai bagian dari aset tetap sehingga perlakuannya mengikuti perlakuan untuk aset tetap.Transformasi biologis yang dialami oleh aset biologis tidak dipertimbangkan untuk menyesuaikan nilai yangtersaji pada laporan keuangan. Penelitian ini menyarankan SAP sebaiknya mengadopsi IPSAS 27 Agriculturagar terdapat ketentuan yang jelas bagaimana aset biologis harus diukur, dinilai, dan disajikan dalam laporankeuangan sehingga penyajian wajar sesuai dengan karakteristik aset biologis yang berbeda dengan aset tetap.