DAMPAK PENERIMAAN DAERAH PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PEDESAAN DAN PERKOTAAN BERBASIS UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009 - Shaleh Asyhab, Khairul (Universitas Pendidikan Ganesha, 2014)
ABSTRAK Pengalihan pajak bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, dan Bea perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan merupakan upaya pemerintah pusat diharapkan dapat meningkatkan penerimaan daerah sekaligus meningkatkan kemandirian pemerintah daerah kabupaten dan kota dalam menyelenggarakan roda pemerintahan daerah serta memberikan pelayanan kepada masyarakat. Lambatnya jumlah daerah menerima pelimpahan PBB-P2 khususnya untuk daerah kabupaten salah satunya disebabkan oleh bias dari undang-undang pajak daerah dan retribusi daerah yang terbaru yaitu undang-undang ini lebih menguntungkan wilayah perkotaan dibandingkan dengan wilayah kabupaten (pedesaan) hal ini nampak dari potensi penerimaan PBB-P2 yang diperoleh wilayah perkotaan lebih besar. Sementara pada sisi biaya pungut PBB-P2 (pedesaan) kurang efisien. Penelitian ini menggunakan data sekunder penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 dari 88 Kab dan kota( 44 Kota dan 44 Kabupaten) yang tersebar di seluruh indonesia. Data diperoleh dari Direktorat Jenderal Perimbangan pusat dan daerah Hipotesa Terdapat perbedaan jumlah penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan bagi pemerintah kota versus pemerintah kabupaten. tabel independent sample test menunjukkan bahwa F hutung levene test sebesar 7.726 dengan propbabilitas 0.32, karena probabilitas > 0.05 maka dapat disimpulkan bahwa memiliki variance yang berbeda. Atau dengan kata lain bahwa penerimaan pajak bumi dan bangunan bagi pemerintah kota dan pemerintah daerah memiliki perbedaan perbedaan penerimaan secara signifikan. Kata Kunci : Pajak Bumi dan Bangunan, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kota ABSTRACT The transfer of land and buildings tax in rural and urban areas, and tariff acquisition of land and building is an effort by the central government is expected to increase local revenues while increasing the independence of local government district and city in running wheels of local government and provide services to the community. The delay in the number of areas receiving the delegation of the PBB-P2 in particular to one of the district due to the bias of local tax laws and the latest levies legislation is more profitable in urban areas compared to the district (rural) it appears from the potential revenues PBB - P2 obtained larger than urban areas. While at the PBB-P2 collection costs (rural) are less efficient. This study uses secondary data land and building tax receipt in 2013 of the 88 districts and city (44 cities and 44 districts) are scattered throughout Indonesia. Data are obtained from the Directorate General of National and Local Balance. Hypothetically, there are differences in the amount of land and building tax receipts for the city government versus local government. The table of independent sample test shows that F count Levene test for 7726 with probability 0:32, because the probability of > 0.05 then it can be concluded that it has a different variance. Or in other words, that the land and building tax receipts for the city government and local governments have significantly different acceptance. Keywords: Land and Building Tax, District Government, City Government