ANALISIS RASIO LAPORAN KEUANGAN UNTUK MENILAI KINERJA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2015-2017 - indraswari, Bety putri (Jurnal Kajian Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi UNTAN (KIAFE), 2019)
ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja pemerintah Provinsi Kalimantan Barat tahun 2015 sampai dengan 2017dengan menganalisa menggunakan rasio keuangan. penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif dengan pendekatan kuantitatif yaitu melakukan perhitungan- perhitungan data keuangan yang diperoleh untuk memecahkan masalah yang ada sesuai dengan tujuan penelitian. Data yang diperoleh merupakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Kalimantan Barat yaitu berupa LHP Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Perhitungan ini menggunakan rumus rasio yaitu Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD), Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efisiensi PAD, Rasio Keserasian, dan Rasio Derajat Desentralisasi. Hasil analisis menunjukkan bahwa Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dari perhitungan (1) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD) tergolong sedang dengan pola hubungan partisipatif. Pola hubungan partisipatif tergolong dalm interval >50-75 dengan rata-rata rasio kemandirian sebesar 62,47%, (2) Rasio Efektivitas PAD tergolong cukup efektif karena rata-rata efektivitasnya diantara 90%-99%Â yaitu sebesar 98,27%. (3) Rasio Efisiensi tergolong efisien karena rata-rata rasionya sebesar 98,32% kurang dari 100%.(4) Rasio Keserasian dapat dikatakan bahwa pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mengalokasikan sebagian besar anggaran belanjanya untuk belanja operasi daerah yaitu rata-rata Rasio Belanja Operasi yaitu sebesar 84,04% yang menyatakan Rasio Belanja Operasi tergolong kriteria kurang baik dibandingkan dengan rata-rata belanja modal rasionnya sebesar 15,94% tergolong cukup baik kerena nilai rasionya masih diantara 10% - 40%. (5) Rasio derajat desentralisasi ini tergolong cukup dengan nilai rata-rata rasio diatas 30% yaitu 38,31%.Kata Kunci : Kinerja Keuangan Dearah, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD), Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efisiensi PAD, Rasio Keserasian, dan Rasio Derajat Desentralisasi.Â DAFTAR PUSTAKAAstuti. (2015). Analisis Pengaruh Kinerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Dampaknya Terhadap Pengangguran dan Kemiskinan (Studi pada Kabupaten dan Kota di Pulau Jawa Periode 2007-2011. EBBANK, 6 (1), 1-18.Badan Pemeriksa Keuangan. (2015-2017). Laporan Hasil Pemeriksaan. Kalimantan Barat : BPKBadan Pusat Statistik. (2018). Kalimantan Barat dalam Angka. Kalimantan Barat : BPSBinanggal, Fierginia. (2016). Analisis Kinerja Keuangan Daerah Kota Manado Tahun 2004-2013. Berkala Ilmiah Efisiensi, 16 (02), 495-506.Erlina, & Rasdianto. (2015). Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat.Halim, Abdul. (2007). Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah . Jakarta: Salemba Empat.Halim, Abdul& Kusufi, Muhammad Syam. (2012). Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor publik Edisi Empat. Jakarta: Salemba Empat.Hery. (2015). Analisis Laporan Keuangan. Yogyakarta: CAPS (Center For Academic Publishing Service).Karlina, Anis& Handayani, Nur. (2017). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan APBD Kota Surabaya Tahun 2012-2015. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi,6(3).Kuncoro, Mudrajad. (2015). Otonomi Daerah. Jakarta: Erlangga.Liantino, W. (2018). Analisis Rasio Keuangan Daerah dalam Menilai Kinerja Keuangan pada Kantor Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Aset Daerah (BPPKAD) di Kota Surakarta.Mahmudi. (2016). Akuntansi Sektor Publik Edisi Revisi. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta.Mahmudi. (2010). Manajemen Kinerja Sektor Publik Edisi Kedua. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.Mahsun, mohammad. (2015). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: BPFE.Mardiasmo. (2013). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi Offset.Mutiha, A. H. (2016). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun Anggaran 2010-2014. Jurnal Vokasi Indonesia, 4 (2), 105-121.Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH, Komite Standar Akuntansi Pemerintah, Salemba EmpatPeraturan Pemerintah No.58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.Pramono, Joko. (2014). Analisi Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Pemerintahan Surakarta). Among Makarti, VII (13), 83-112.Rahmayati. (2016). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun ANGGARAN 2011-2013. EKA CIDA , 40-45.Saputra, Dori. (2014). Analisis Kemandirian dan Efektivitas Keuangan Daerah pada Kabupaten dan Kota Di Provinsi Sumatera Barat. Artikel Ilmiah, 2 (1), 2-14.Sumual, C. D., Kalangi, L., & Gerunggai, N. (2017). Analisis Pengukuran Kinerja Keuangan pada Pemerintahan Kota Tomohon. Jurnal Riset Akuntansi Going Concern, 12 (2), 782-791.Ulum, I. (2012). Audit Sektor Publik. Jakarta: Bumi Aksara.Wilantari, Wening. (2017). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Periode 2012-2014. Publikasi Ilmiah, 2-18Yasrie, Afrie. (2017). Analisis Kinerja Keuangan Pemerinta Provinsi Kalimantan Selatan. Riset Inspirasi Manajemen dan Kewirausahaan, Vol. 1 No. 2, September 2017Zuhri, Muhammad, & Soleh, Ahmad. (2016). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2011-2014. Ekombis Review , 187-195.