STUDI KOMPARATIF HAK WARIS ANAK ANGKAT MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM DENGAN STAATSBLAD 1917 NOMOR 129 - - A01111026, PAULA FRANSISCA (Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura, 2015)
Pengangkatan Anak atau adopsi di Indonesia telah lama dikenal namun masalah pengangkatan anak masih merupakan problema bagi masyarakat terutama mengenai ketentuan hukum kewarisannya. Eksistensi lembaga adopsi dalam hukum yang berlaku di Indonesia masih tidak sinkron baik menurut Hukum Perdata maupun Hukum Islam yang mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam. Oleh karena itu menjadi permasalahan tentang akibat hukum pengangkatan anak khususnya hak waris anak angkat menurut Kompilasi Hukum Islam dan Staatsblad 1917 Nomor 129. Penelitian ini bertujuan menelaah persamaan dan perbedaan dalam pemberian harta warisan kepada anak angkat berdasarkan Kompilasi Hukum Islam dan Staatsblad 1917 Nomor 129 dan mengetahui dasar hukum pemberian harta warisan kepada anak angkat. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif terhadap kewarisan anak angkat menurut Kompilasi Hukum Islam dan Staatsblad 1917 Nomor 129 yang diteliti dari bahan hukum primer dan sekunder. Informan dalam penelitian ini berjumlah 3 (tiga) orang, yang terdiri dari 1 (satu) orang Hakim Pengadilan Agama, 1 (satu) orang Hakim Pengadilan Negeri, dan 1 (satu) orang Notaris.Berdasarkan hasil penelitian, hak waris anak angkat menurut Kompilasi Hukum Islam dan Staatsblad 1917 Nomor 129 memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaannya adalah anak angkat dapat memperoleh bagian dari harta warisan dari orang tua angkatnya, baik menurut KHI maupun menurut Staatsblad 1917 Nomor 129. Perbedaannya adalah menurut Kompilasi Hukum Islam, anak angkat tidak menjadi ahli waris dari orang tua angkatnya namun bisa memperoleh harta warisan melalui wasiat wajibah yang dibatasi maksimal hanya dapat memperoleh 1/3 bagian dari harta warisan, sementara menurut Staatsblad 1917 Nomor 129, anak angkat menjadi ahli waris dari orang tua angkatnya dan menjadi ahli waris golongan pertama yang bagian warisannya sama dengan yang diperoleh anak kandung dari orang tua angkatnya. Diharapkan pemerintah untuk melakukan koordinasi dengan instansi terkait dan segenap jajarannya untuk dapat lebih mensosialisasikan tentang hak waris anak angkat baik menurut Kompilasi Hukum Islam maupun menurut Staatsblad 1917 Nomor 129 sehingga dapat menambah pemahaman masyarakat mengenai hak waris anak angkat dan dapat mengurangi sengketa yang berkaitan dengan kewarisan anak angkat serta bagi orang tua angkat untuk memperhatikan hak-hak yang akan didapat oleh anak angkat, termasuk hak warisnya. Keywords : Waris Anak Angkat, Kompilasi Hukum Islam, Staatsblad 1917 Nomor 129