TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN SERTA MERTA (UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD) DAN PENGEMBALIAN KEDALAM KEADAAN SEMULA DI PENGADILAN NEGERI PURBALINGGA - HERI SUWITO, SH. A.21212006, Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN (Jurnal NESTOR Magister Hukum, 2015)
ABSTRAKPada prinsipnya pelaksanaan putusan atau eksekusi hanya dapat dilaksanakan sesudah mempunyai kekuatan hukum tetap (In kracht van gewijsde). Pengecualian dari prinsip tersebut adalah terhadap putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad). Putusan serta merta dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun masih ada upaya hukum baik perlawanan, banding maupun kasasi.Putusan serta merta merupakan perwujudan dari asas â€œPeradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringanâ€ yang merupakan salah satu asas penting hukum acara yang diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Undang â€“ undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan â€“ Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.Putusan serta merta di satu sisi memang mengandung keuntungan bagi pihak yang dirampas haknya untuk dapat segera menikmati kembali haknya. Tetapi di sisi lain adanya putusan serta merta justru sering kali menimbulkan kesulitan atau permasalahan baru karena tidak jarang putusan banding ternyata bertentangan dengan putusan serta merta tersebut, sehingga harus dilaksanakan eksekusi untuk mengembalikan atau memulihkan kembali kedalam keadaan sebelum diadakan pelaksanaan putusan tersebut (restitutio in integrum). Seperti kasus yang terjadi di Pengadilan Negeri Purbalingga dengan Nomor 02/Pdt.G/1996/PN.Pbg. Jo.Nomor 285/Pdt/1997/PT.Smg jo.Nomor 496 K/Pdt/1999, dimana objek atau barang yang dieksekusi telah berpindah tangan ke pihak Penggugat, kemudian dengan adanya putusan banding dan kasasi yang menyatakan menolak gugatan Penggugat, maka harus dilakukan pengembalian kedalam keadaan semula.Metode pendekatan yang dipakai dalam penulisan ini adalah pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan dengan dasar disiplin ilmu hukum sebagai suatu sistem kaedah (norm / das sollen) yang berlaku didalam masyarakat, dalam hal ini adalah hukum acara perdata.Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap perkara-perkara perdata yang telah diperiksa dan diputus serta merta, isi putusan, kemudian dalam hal pelaksanaan pengembalian seperti keadaan semula terhadap putusan tersebut, diperoleh kesimpulan sebagai berikut :21. Selama kurun waktu antara Tahun 1996 sampai dengan Tahun 2000 dari jumlah 176 perkara, 60 perkara diantaranya dimohonkan putusan serta merta, dan dari 60 perkara yang dimohonkan putusan serta merta tersebut, hanya 2 perkara yang diputus serta merta yaitu perkara yang tercatat dalam Register Nomor 02/Pdt.G/1996/PN.Pbg. dan perkara Register Nomor 09/Pdt.G/1999/PN.Pbg. dari dua perkara yang diputus serta merta diatas, proses pemeriksaannya sampai ke tingkat kasasi;2. Pelaksanaan pengembalian kedalam keadaan semula terhadap perkara Nomor02/Pdt.G/1996/PN.Pbg, tidak mengalami kesulitan karena sampai saat dilaksanakannya Re-eksekusi, obyek eksekusi belum berpindah tangan / masih dalam penguasaan Penggugat;3. Pengembalian seperti keadaan semula yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Purbalingga dalam perkara Nomor 02/Pdt.G/1996/PN.Pbg mendasarkan pada asas perlindungan hukum. Perlindungan hukum disini adalah perlindungan hukum terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.Kata Kunci : In kracht van gewijsde, Uitvoerbaar bij voorraad, Restitutio in integrum, Norm, Das sollen.3ABSTRACTIn principle, the implementation of a judgment or execution can only be carried out after having permanent legal force (In kracht van gewijsde). Exceptions from this principle are against the decision immediately (uitvoerbaar bij voorraad). The verdict can be implemented immediately beforehand though there are still good resistance remedies, appeal and cassation.Decision necessarily a manifestation of the principle of