PENGATURAN REKONSTRUKSI SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PROSES PENYIDIKAN (Studi Di Wilayah Hukum Polresta Pontianak) - JUDA TRISNO TAMPUBOLON, SH., S.IK. A.21212018, Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN (Jurnal NESTOR Magister Hukum, 2015)
ABSTRACTThis thesis addresses the issue of reconstruction settings as evidence in the investigation (Study In Pontianak Police Jurisdiction). From the results of research using normative legal research methods, we concluded that the arrangements regarding the reconstruction of criminal cases in the criminal procedure law in Indonesia is carried out at the level of investigation in the Criminal Code is not found explicitly or terangÂ¬terangan because the Criminal Procedure Code only regulates the general provisions of the investigations so that as a further elaboration was issued SK National Police chief No.Pol.Skep / 1205 / IX / 2000 on the Revised Guidelines and technical Guidance Association process by the Directorate of investigation crime investigation Police Headquarters who then set about the reconstruction as a technique of examination in order investigation of a criminal case. The reconstruction of a criminal case in Pontianak Police assist in the investigation of an offense, namely to clarify the criminal offenses committed by suspects with the way reenact how the suspect committed the crime or on the witness knowledge helps give confidence to investigators in connection with the crime that happened. Disampingitu, the constraints felt by the Pontianak Police investigating authorities in the reconstruction came from suspects, witnesses and the general public so as to anticipate, then the Pontianak Police investigators made several attempts including, tighten security suspects, tighten the security of witnesses and move the location of reconstruction.Rekemendasi of this is the view of the role of the reconstruction of criminal cases are quite important, the authors argue that reconstruction criminal cases serve as a legal product standard and has its own settings in the provisions of the criminal procedure law Indonesia.Dalam implement reconstruction, the investigating authorities should more actively to promote the purpose and the objective of reconstruction to the general public so that people know and understand that preventing people to perform acts that disrupt the reconstruction. And good things are done away sebelummenggelar reconstruction by maximizing the function of Guidance (guidance community) that exist within the police force.Keywords: reconstruction as evidence in the investigation process2ABSTRAKTesis ini membahas masalah pengaturan rekonstruksi sebagai alat bukti dalam proses penyidikan (Studi Di Wilayah Hukum Polresta Pontianak). Dari hasil penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif, diperoleh kesimpulan bahwa Pengaturan mengenai rekonstruksi perkara pidana dalam hukum acara pidana di Indonesia yang dilakukan pada tingkat penyidikan dalam KUHAP memang tidak ditemukan secara eksplisit atau terangterangan karena KUHAP hanya mengatur ketentuan-ketentuan umum dari penyidikan sehingga sebagai penjabaran lebih lanjut dikeluarkanlah SK KAPOLRI No.Pol.Skep/1205/IX/2000 Tentang Revisi Himpunan Juklak dan Juknis Proses Penyidikan Tindak Pidana oleh Direktorat Reserse Mabes Polri yang kemudian mengatur mengenai rekonstruksi sebagai tehnik pemeriksaan dalam rangka penyidikan suatu perkara pidana.Pelaksanaan rekonstruksi perkara pidana di Polresta Pontianak membantu dalam proses penyidikan suatu tindak pidana, yakni untuk memperjelas tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka dengan jalan memperagakan kembali cara tersangka melakukan tindak pidana atau atas pengetahuan saksi membantu memberi keyakinan kepada penyidik sehubungan dengan tindak pidana yang terjadi. Disampingitu, kendala yang dirasakan oleh pihak penyidik Polresta Pontianak dalam melakukan rekonstruksi berasal dari tersangka, saksi dan masyarakat umum sehingga untuk mengantisipasinya, maka penyidik Polresta Pontianak melakukan beberapa upaya diantaranya, memperketat pengamanan tersangka, memperketat pengamanan saksi dan memindahkan lokasi pelaksanaan rekonstruksi. Rekemendasi dari ini adalah Mengingat peran rekonstruksi perkara pidana yang cukup penting, maka penulis berpendapat agar rekonstruksi perkara pidana dijadikan sebagai produk hukum yang baku dan memiliki pengaturan tersendiri dalam ketentuan hukum acara pidana Indonesia.Dalam melaksanakan rekonstruksi, hendaknya aparat penyidik lebih aktif untuk mensosialisasikan maksud serta tujuan dilakukannya rekonstruksi kepada masyarakat luas agar masyarakat mengerti dan memahami hal tersebut sehingga mencegah masyarakat untuk melakukan tindakan-tindakan yang mengganggu jalannya rekonstruksi. Dan baiknya hal tersebut dilakukan jauh sebelummenggelar rekonstruksi dengan memaksimalkan fungsi bimas (bimbingan masyarakat) yang ada di tubuh kepolisian.Kata Kunci: rekonstruksi sebagai alat bukti dalam proses penyidikan