PENGHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN TIPIKOR PONTIANAK) - ELI HAKIM SILABAN A.21212039, Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN (Jurnal NESTOR Magister Hukum, 2014)
AbstractThis study addressed on the considerations of 3 (three) verdicts of The Court of Corruption on District Court of Pontianak Case Number: 33/Pid. Sus / TP.Korupsi/2012/PN.PTK, Case Number: 34/Pid.Sus/TP.Korupsi/2012/PN. PTK and Case Number: 35/Pid.Sus /TP.Korupsi/2012/PN.PTK on the issue of the Calculation of the State Financial Losses on Criminal Acts of Corruption (Analysis on The Court of Corruption on District Court of Pontianak Verdicts). The legal consideration of these three verdicts, are not based either facts and statutory law in the field of criminal acts of corruption nor the Criminal Procedure Code and any relevant Constitutional Court Decisions, Jurisprudence and other relevant law. The conclusion of the study that had been conducted through normative research, is that Judge have not used the testimony of an expert(s) and document(s) from an authorized institutions under the legislation authorisation as for the legal means of proof which states that the state's financial losses is real and definite. In providing the consideration to the decision, the judge had not given enough reasons and considerations therefore on the given verdict in the juridical aspects and not based on the use of the legal means of proof and nor contained particular article of legislation concerned.Key Words: Verdicts, Corruption, Legal Certainty2AbstrakPenelitian ini membahas masalah Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi (Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Pontianak) terhadap pertimbangan hukum 3 (tiga) putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Pontianak dalam perkara Perkara Nomor : 33/Pid.Sus/ TP.Korupsi/2012/ PN.PTK, Perkara Nomor : 34/Pid.Sus/TP.Korupsi/2012/PN. PTK dan Perkara Nomor : 35/Pid.Sus/ TP.Korupsi/2012/PN.PTK. Pertimbangan hukum tiga putusan tersebut, tidak dasarkan fakta persidangan dan pada ketentuan perundang-undangan di bidang tindak pidana korupsi, KUHAP serta undang-undang maupun Putusan Mahkamah Konstitusi yang relevan serta Yurisprudensi. Dari penelitian normatif yang dilakukan terhadap tiga putusan tersebut, alat bukti Keterangan Ahli serta alat bukti Surat yang menyatakan kerugian keuangan negara yang nyata dan pasti jumlahnya dari instansi yang berwenang, telah tidak dijadikan pedoman oleh hakim didalam pertimbangannya. Dalam memberikan pertimbangan, Hakim tidak memberikan pertimbangan yang cukup didalam putusannya. Selain penerapan, serta aspek yuridis penggunaan alat bukti, putusan harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.Kata Kunci: Putusan Hakim, Korupsi, Kepastian Hukum.