PEMBATALAN SERTIFIKAT YANG TUMPANG TINDIH BERDASARKAN PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PENYELESAIAN KASUS PERTANAHAN (Studi Di Badan Pertanahan Kabupaten Kubu Raya) - YUNIRAWATI, S.H A2021151058, Jurnal Mahasiswa s2 Hukum Untan (Jurnal NESTOR Magister Hukum, 2017)
ABSTRAK Tesis ini membahas masalah Pembatalan Sertifikat Yang Tumpang Tindih Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan (Studi Di Badan Pertanahan Kabupaten Kubu Raya). Penelitian menggunakan metode penelitian bersifat yaitu yuridis dan kepustakaan. Dari hasil analisa dan pembahasan memperoleh kesimpulan yaitu : Kewenangan dan Tanggungjawab Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dalam menerbitkan Keputusan tentang Pembatalan sertipikat hak milik atas tanah berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahandi Kabupaten Kubu Raya. Keputusan Pembatalan Sertipikat Hak Milik Atas Tanah merupakan salah satu bentuk dari perbuatan hukum badan permerintah yaitu berupa perbuatan hukum menerbitkan Keputusan oleh Pejabat Pemerintah yaitu Badan Pertanahan Nasional. Perbuatan hukum berupa penerbitan Keputusan Pembatalan tersebut harus didasarkan pada wewenang yang sah dan tidak boleh dilakukan tanpa dasar peraturan Perundang-Undangan. Tindakan Pemerintah haruslah â€œRechmatigâ€, yaitu suatu tindakan pemerintah harus sesuai dengan batasan atau ukuran tertentu. Kata Kunci: Pembatalan Sertifikat, Tumpang Tindih. ABSTRACT This thesis discusses the issue of Overlapping Certificate of Overlapping Certificate Under Regulation of the Minister of Agrarian and Spatial / Head of National Land Agency of the Republic of Indonesia Number 11 Year 2016 About Settlement of Land Case (Study at Land Agency of Kubu Raya Regency). Research using research method that is juridical and bibliography. From the result of analysis and discussion to get the conclusion that is: Authority and Responsibility of Head of Regional Office of National Land Agency in issuing Decree on cancellation of land ownership certificate based on Regulation of Minister of Agrarian and Spatial / Head of National Land Agency Number 11 Year 2016 About Settlement of Case pertanahandi Kabupaten Kubu Raya. Decision of Revocation of Land Ownership Certificate is one form of legal action of a government body that is in the form of legal act of issuing a Decision by a Government Official namely the National Land Agency. Legal action in the form of the issuance of such Cancellation Decision shall be based on legitimate authority and shall not be exercised without the basis of the laws and regulations. Government action must be