EFEKTIVITAS HUKUM PIDANA TERHADAP PENGEMUDI KENDARAAN BERMOTOR YANG KARENA KELALAIANNYA MENGAKIBATKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA BERDASARKAN PASAL 310 AYAT 4 UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 (Studi Di Polresta Pontianak) - AMRI YUDHY S, S.IK A.21212009, Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN (Jurnal NESTOR Magister Hukum, 2015)
ABSTRACTThis thesis discuss the effectiveness of the criminal law against motorists that due to negligence has caused others died under article 310 paragraph 4 of Law No. 22 of 2009 (studies in Police pontianak). From the results of research using normative legal research methods, we concluded that culpa or negligence is the mental state of the perpetrator of criminal acts that are sloppy / careless / incautious to pebuatan and the consequences that the law prohibited it happen. This culpa actors in absolutely no intention at all to commit a crime. But he still blame because of his careless or teledor.Efektifitas the application of Article 310 paragraph (4) of Law Number 22 Year 2009 regarding Traffic and Road Transportation to motorists that due to negligence has caused another person died is by the application of sanctions to motorists because of negligence caused a traffic accident, stipulated in article 310 paragraph (1) to paragraph (4) of Law No. 22 of 2009, which sanctioned the punishment in the form of imprisonment or a fine, in accordance with the consequences caused by the accident victim. Efforts to improve the effectiveness of law enforcement of traffic violations in the area of Police can be done in a focused Pontianak: oriented to protection, shelter and services to road users who commit such violations: violation enforcement Helmets, seat belts and fittings of motor vehicles; Other road users such as: driver's license violation enforcement, speed, signs, markings and others, as well; disclosure of interest form the criminal case: violation enforcement vehicle registration, order number, engine number and other). Implemented not only at the time of the police operation carried out alone but also on the location and hours vulnerable according to the results of analysis and evaluation conducted by analyst traffic section in the police in efforts to maintain security, safety, order and a smooth traffic. Community Policing implement the traffic functions carried out continuously in a mutually supportive togetherness without having to interfere with the functions, duties, responsibilities and authority of each institution associated therein.Keyword : Effectiveness, Criminal Law, against the driver of the motor vehicle due to negligence.ABSTRAKTesis ini membahas masalah Efektivitas hukum pidana terhadap pengemudi kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia berdasarkan pasal 310 ayat 4 undang-undang nomor 22 tahun 2009 (studi di polresta pontianak). Dari hasil penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif, diperoleh kesimpulan Bahwa culpa atau kelalaian adalah keadaan batin si pelaku perbuatan pidana yang bersifat ceroboh/ teledor/ kurang hati-hati hingga pebuatan dan akibat yang dilarang hukum itu terjadi. dalam culpa ini pelaku sama sekali tidak ada niat sedikitpun2untuk melakukan tindak pidana. Akan tetapi ia tetap patut dipersalahkan karena sikapnya yangceroboh atau teledor.Efektifitas penerapan hukum Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap pengemudi kendaraan bermotor yangkarena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal adalah dengan penerapan sanksi terhadappengendara bermotor karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas, diatur dalam pasal310 ayat (1) sampai ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009, yang sanksi hukumannyaberupa pidana penjara dan atau denda, sesuai dengan akibat yang ditimbulkan oleh korbankecelakaan.Upaya meningkatkan efektivitas penerapan hukum pelanggaran lalu lintas di wilayahPolresta Pontianak dapat dilakukan secara terfokus :berorientasi pada perlindungan, pengayoman danpelayanan terhadap pengguna jalan yang melakukan pelanggaran berupa : penindakan pelanggaranHelm, Sabuk pengaman dan kelengkapan kendaraan bermotor; Pengguna jalan lainnya berupa: penindakan pelanggaran SIM, Kecepatan, rambu, marka dan lainnya, serta; kepentinganpengungkapan kasus pidana berupa : penindakan pelanggaran STNK, Nomor rangka, nomor mesindan lainnya). Dilaksanakan tidak hanya pada saat Operasi Kepolisian saja tetapi dilaksanakan pulapada lokasi dan jam rawan menurut hasil analisa dan evaluasi yang dilaksanakan oleh bagian analislalu lintas di lingkungan Polri dalam upaya memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban dankelancaran lalu lintas. Mengimplementasikan Perpolisian Masyarakat dalam Fungsi lalu lintasyang dilaksanakan secara berkesinambungan dalam kebersamaan yang saling mendukung tanpa harusmencampuri fungsi, tugas, tanggung jawab dan kewenangan masing-masing instansi yang terkaitdidalamnya.Kata Kunci: formulasi hukum pidana terhadap pengemudi kendaraan bermotor yang karenakelalaian.