DISPARITAS PUTUSAN PENGADILAN PERIKANAN TERHADAP TINDAK PIDANA KEJAHATAN BIDANG PERIKANAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 49 TAHUN 2009 TENTANG PERIKANAN (Studi Kasus Di Pengadilan Perikanan Pontianak) BAMBANG NUGROHO, S.Pi A.21211085 - BAMBANG NUGROHO, S.Pi A.21211085, Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN (Jurnal NESTOR Magister Hukum, 2013)
ABSTRAKTesis ini meneliti masalah Disparitas Putusan Pengadilan Perikanan terhadap Tindak Pidana Kejahatan Bidang Perikanan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perikanan (Studi Kasus Di Pengadilan Perikanan Pontianak). Dari hasil penelitian mengunakan metode penelitian hukum normatif diperoleh kesimpulan : 1. Dampak negatif dari disparitas pemidanaan putusan majelis hakim pengadilan merupakan salah satu bentuk ketidakadilan yang dilakukan hakim kepada para pencari keadilan. Disparitas pidana juga membawa problematika tersendiri dalam penegakan hukum. Di satu sisi pemidanaan yang berbeda/disparitas pidana merupakan diskresi hakim dalam menjatuhkan putusan, akan tetapi di sisi lain pemidanaan yang berbeda/disparitas pidana membawa ketidakpuasan bagi terpidana dan masyarakat terhadap hukum dan peradilan. Apabila kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan peradilan semakin menurun maka akan memunculkan perbuatan main hakim yang bertentangan dengan kaidah Negara hukum (the rule of law). 2. Faktor penyebab terjadinya disparitas putusan majelis hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana denda terhadap tindak pidana kejahatan di bidang perikanan berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 adalah dimulai dari hukum sendiri. Didalam undang-undang perikanan, hakim mempunyai kebebasan yang sangat luas untuk memilih jenis pidana (straafsoort) yang dikehendaki sehubungan dengan penggunaan sistem alternatif maupun kumulatif di dalam pengancaman pidana. Selain itu juga bersumber dari faktor hakim, baik yang bersifat internal maupun eksternal yang tidak bisa dipisahkan karena sudah terpaku sebagi atribut seseorang yang disebut sebagai human equation (insan peradilan) atau personality of judge dalam arti luas yang menyangkut pengaruh pengaruh latar belakang sosial, pendidikan agama, pengalaman dan perilaku sosial hakim. Juga terkait dengan anutan falsafah pemidanaan klasik dalam pengaturan sistem pemidanaan, ketiadaan pedoman pemidanaan, dan ketiadaan patokan pemidanaan dalam KUHP maupun peraturan perundang-undangan di luar KUHP. 3. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengefektifkan penegakan hukum tindak pidana kejahatan di bidang perikanan ke masa depan adalah dengan meminimalisasi disparitas pemidanaan. Untuk itu diperlukan penghayatan hakim yang mendalam terhadap asas proporsionalitas antara kepentingan masyarakat, kepentingan Negara, kepentingan si pelaku tindak pidana dan kepentingan kepentingan masyarakat, kepentingan Negara agar dapat menerapkan pemidanaan secara tepat, serasi (consistency of sentence) dan berkeadilan. Selanjutnya direkomendasikan perlu dieliminir kelemahan-kelemahan dalam proses pengaturan dan proses penegakan hukum pidana di bidang perikanan selama ini.Kata Kunci : Disparitas Putusan Pengadilan Perikanan dan Tindak Pidana Kejahatan Bidang Perikanan.ABSTRACTThis thesis examines the problem of Disparities Judgments Fisheries Code of Crimes against the Fisheries Sector Under Law Number 49, 2009 on Fisheries (Fisheries Case Studies At Pontianak Court). From the results of research using normative legal research methods can be concluded: 1. The negative impact of the disparity court judges decision is one form of injustice done to the judge seeking justice. Disparities also brings problems of its own criminal law enforcement. On the one hand, different criminal / penal disparity is the discretion of judges in decisions, but on the other hand a different criminal / penal disparity brought to the prisoners and the public dissatisfaction with the law and the judiciary. If public confidence in the legal and judicial declining it will bring vigilante actions are contrary to the rules of state law (the rule of law). 2. Factors contributing to the disparity in the decision of the judge in the criminal fines imposed sanctions against crimes in the field of fisheries based on Law Number 45, 2009 is the beginning of the law itself. In the fisheries law, the judge has very broad freedom to choose the type of offense (straafsoort) desired with respect to the use of alternative or cumulative systems in the criminal threats. It also comes from the judge factors, both internal and external that can not be separated because someone had glued As with attributes called human equation (human trial) or the personality of the judge in the broad sense regarding the influence of the influence of social background, religious education, experience and social behavior of judges. Also related to the criminal conviction classical philosophy in setting punishment system, the absence of sentencing guidelines, and the absence of a benchmark sentencing in the Criminal Code and the laws outside the Penal Code. 3. Efforts to be made to streamline enforcement of crimes in the field of fisheries into the future is to minimize criminal disparities. It required a deep appreciation of the judges of the principle of proportionality between the public interest, the interests of the State, the interests of the criminal and the interests of the public interest, the interests of the State in order to apply the appropriate punishment, harmony (consistency of sentence) and the righteous. Further recommend need eliminated weaknesses in the regulatory process and the enforcement of criminal law in the field of fisheries over the years.Keywords: Disparities Judgments of Crimes Fisheries and Fisheries Sector.