PENYELESAIAN SENGKETA ATAS TANAH YANG DITEMPATI OLEH LAPAS KLAS IIA PONTIANAK MELALUI GANTI RUGI DISPUTE SETTLEMENT OF THE LAND OCCUPIED BY PENITENTIARY CLASS IIA PONTIANAK TROUGH COMPENSATION - MONITA,SH A.21209100, Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN (Jurnal NESTOR Magister Hukum, 2013)
ABSTRAKLapas Klas IIA Pontianak sebagai salah satu instansi pemerintah, yang sejak tahun 1965 telah menempati tanah yang terletak di Jl. Adi Sucipto, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya namun belum memiliki sertifikat, oleh karena untuk memperoleh kepastian hukum dan perlindungan hukum atas tanah yang telah ditempati tersebut, maka pada tanggal 26 Mei 1994. Lapas Klas IIA Pontianak mengajukan permohonan hak pakai atas tanah yang ditempatinya dan atas permohonan tersebut telah terbit Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Barat Nomor: 55/P.1/1995 tanggal 12 Desember 1995 Tentang Pemberian Hak Pakai atas nama Departemen Kehakiman Republik Indonesia atas Tanah di Kabupaten Pontianak seluas 57.585 m, namun penerbitan Surat Keputusan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti dengan penerbitan sertifikat sebagai karena adanya keberatan dari Hj. Nursiah yang mengklaim sebagai pemilik tanah sesuai dengan akta peralihan di bawah tangan berupa Surat Hibah tanggal 1 Mei 1952 dan pada tanggal 21 April 2008, atas sebagian tanah yang ditempati Lapas Klas IIA Pontianak seluas 6.048 m2, BPN Kabupaten Pontianak menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 29595/Sungai Raya atas nama Hj. Nursiah binti H. Said. Meskipun atas tanah tersebut, Lapas Klas IIA Pontianak telah memberikan ganti rugi kepada Hj. Nursiah sesuai hasil mediasi, namun terdapat kendala yang menyebabkan BPN tetap tidak dapat menerbitkan sertifikat atas tanah tersebut. Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengungkapkan dan menganalisis apakah proses pemberian ganti rugi terhadap pihak Hj. Nursiah atas tanah yang ditempati Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Pontianak sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengetahui bagaimana seharusnya upaya penyelesaian sengketa atas tanah yang telah lama ditempati instansi pemerintah, namun diklaim oleh pihak lain. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan deskriptif analisis, diperoleh kesimpulan bahwa Surat Hibah tanggal 1 Mei 1952 tidak memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta pemindahan hak di bawah tangan sebagaimana yang dipersyaratkan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sehingga tidak dapat dijadikan alat bukti adanya suatu hak atas tanah. Mediasi yang menyepakati pemberian ganti rugi terhadap pihak Hj. Nursiah, tidak mengikat para pihak, karena kesepakatan tidak dibuat secara tertulis yang didaftar ke Pengadilan Negeri dan pihak yang menandatangani hasil mediasi mewakili Kanwil Departemen Hukum dan HAM Propinsi Kalimantan Barat, bukanlah pihak yang memiliki kualitas untuk mengambil keputusan. Selain itu, proses ganti rugi tersebut tidak sesaui dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 jo. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2006.Kata Kunci : Penyelesaian Sengketa Tanah, Ganti Rugi. ABSTRACTPenitentiary Class IIA Pontianak as one of the government institute, which since 1965 has occupied the land located at Jl. Adisucipto, District Sungai Raya, Kubu Raya District, but do not yet have a certificate, therefore to obtain legal certainty and legal protection of the land that has been occupied, then on May 26, 1994. Penitentiary Class IIA Pontianak apply for the right to use the land they occupy and the request has published the Decree of the Head of the National Land Agency Regional Office of West Kalimantan Province Nor : 55/P.1/1995 dated December 12, 1995 About Granting Right of Use on behalf of the Department of Justice Republic of Indonesia to Land in Pontianak regency area of 57 585 m , but the issuance of the decree cannot be followed by the issuance of a certificate as due to objections from Hj. Nursiah who claims as the owner of the land in accordance with the Grant Letter dated May 1, 1952 and on dated 21 April 2008, some of the land occupied Penitentiary Class IIA Pontianak area of 6,048 m2, BPN of Pontianak Regency issued Certificate of Land Ownership No. 29595 / Sungai Raya on behalf of Hj. Nursiah bint H. Said. Although, Penitentiary Class IIA Pontianak has paid compensation for the land that they occupy to Hj. Nursiah according to the results of mediation, but there are still obstacles that cause BPN cannot issue a certificate on the ground. The purpose of this research is o reveal and analyze whether the indemnity against the Hj . Nursiah land occupied Penitentiary Class IIA Pontianak is in conformity with applicable regulations and know how it should be efforts to resolve a dispute over land that has long housed government agencies , however, claimed by the other party. By using the method of normative legal research with a descriptive approach to the analysis, it is concluded that the grant letter dated May 1, 1952 did not have the strength of evidence as a deed of transfer of rights on the hands as required under Article 24 paragraph (1) of Government Regulation No. 24 of 1997 on Land Registration, so it can not be used as evidence of the existence of a right to the land. Mediation is agreed indemnity against the Hj. Nursiah not binding on the parties, because the agreement was not made in writing to the District Court that are listed and those who signed the mediation results represent the Department of Justice Office of West Kalimantan, not the party who has the qualities to make a decision. In addition, the compensation process is not sesaui by Indonesian Presidential Regulation No. 36 of 2005 jo. Indonesian Presidential Regulation Number 65 of 2006.Keyword : Dispute Settlement of the land, Compensation