ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEKUATAN HUKUM FATWA DSN-MUI KAITANNYA DENGAN PELAKSANAAN KEGIATAN BISNIS ASURANSI SYARIAH DI INDONESIA (Studi Pada PT Asuransi Takaful Umum Cabang Pontianak, PT Jasindo Syariah Cabang Pontianak dan PT Askrida Syariah Cabang Pont - FAHMI MURTADHA, S.HI. A.21210054, Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN (Jurnal NESTOR Magister Hukum, 2015)
ABSTRAKIndikasi Riba‟ diketahui lewat perhitungan premi dengan ditemukan adanyapraktek pembulatan harga ditinjau dari perhitungan premi yang ditentukan olehperusahaan asuransi dijumlahkan dengan harga pertanggungan aset nasabah.Gharar diketahui pada saat perusahaan konvensional berkenan untuk menggunakanjasa perusahaan asuransi syariah meng-cover aset mereka. Dana yangdipergunakan untuk membayar premi dan asal-usul harta yang digunakan pada saatpembelian aset oleh nasabah harus ditelisik secara rinci supaya menjaga kehalalandalam menjalankan bisnis asuransi syariah. Apabila suatu waktu ditemukan buktibuktiadanya kerusakan dalam akad dimana klausula syariah menjadi patokanutama, maka pada waktu itu pula pertanggungan aset tersebut di-close olehperusahaan asuransi syariah. Terkait Maysir (perjudian) indikasinya melalui klaimyang disetujui untuk ditangani dan yang tidak berdasarkan moral hazard danphysical hazard.Diperlukan adanya solusi atas permasalahan tersebut oleh pihak DSN-MUIbekerjasama dengan Organisasi Masyarakat (Ormas) berbasis agama Islam untukmengarahkan sesuai menurut syariat Islam sekaligus memberikan pencerahan2kepada masyarakat Indonesia khususnya umat Islam bahwa benar asuransi syariahadalah cabang ekonomi berbasis syariah mengedepankan kemaslahatan bagi setiappelaku kegiatannya serta adanya perlindungan secara yuridis oleh pemerintahkhususnya di Indonesia tentang pendirian dan tumbuh-kembangnya asuransisyariah di Indonesia secara khusus diatur dalam perundang-undangan.Kata kunci : Fatwa DSN-MUI, Peraturan Asuransi di Indonesia dan KegiatanAsuransi Syariah pada PT Asuransi Takaful Umum CabangPontianak, PT Jasindo Syariah Cabang Pontianak dan PT AskridaSyariah Cabang PontianakABSTRACTRiba indication 'known through the premium calculation found the practice ofrounding off prices in terms of the calculation of the premium is determined by theinsurance company summed with the insured client assets. Gharar known at thetime of conventional companies deign to use the services of Islamic insurancecompanies to cover their assets. Funds are used to pay the premium and the originof the treasure that is used at the time of the asset purchase by the customer mustbe examined in detail in order to keep halal in running the sharia insurance business.If a time found evidence of damage in the contract clause where sharia become themain criterion, then at the time the asset is also insured in-close by Islamic insurancecompanies. Related Maysir (gambling) approved indications through claims to behandled and are not based on moral hazard and physical hazard.There needs to be a solution to these problems by the DSN-MUI incollaboration with Civil Society Organizations (CSOs) based on the Islamicreligion to direct the appropriate according to Islamic law while providing3enlightenment to the people of Indonesia, especially the Muslims that the rightTakaful is a Shariah-based branches of the economy puts the benefit for eachoffender activities as well as the juridical protection by the government,especially in Indonesia on the establishment and flowering of Islamicinsurance in Indonesia specifically addressed in legislation.Keywords : Fatwa DSN-MUI, Indonesia's Insurance Regulatory and Takafulactivities at PT Asuransi Takaful Umum Branch of Pontianak,Pontianak PT Jasindo Syariah Branch and PT Askrida SyariahBranch Pontianak