ASURANSI SYARIAH DITINJAU DARI PRINSIP HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Pada PT. Asuransi Takaful Umum Cabang Pontianak). - AZIMAR RUSYDI, S.Ag A.21211050, Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN (Jurnal NESTOR Magister Hukum, 2013)
ABSTRAKPerkembangan asuransi berbasiskan syariah sangat perlu diiringi dengan pemahaman masyarakat terhadap perbankan syariâ€Ÿah, baik mengenai akad asuransi syariah, kedudukan para pihak dalam asuransi syariah dan penyelesaian sengketa asuransi syariah agar masing-masing yang berkepentingan mendapatkan perlindungan hukum, perlindungan hukum ini diharapkan dapat memberikan nilai-nilai kebenaran, ketertiban, keadilan dan kemanfaatan kedua belah pihak.Untuk mengetahui perkembangan dan pertumbuhan asuransi berbasiskan syariah dalam konteks prinsip ekonomi syariah di Indonesia , maka perlu dilakukan penelitian tentang â€ASURANSI SYARIAH DITINJAU DARI PRINSIP HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Pada PT. Asuransi Takaful Umum Cabang Pontianak)â€.Dua permasalahan yang diangkat adalah bagaimana akad asuransi syariah pada PT. Asuransi Takaful Umum Cabang Pontianak berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah dan bagaimana penyelesaian sengketa asuransi syariah pada PT. Asuransi Takaful Umum Cabang Pontianak.Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaturan akad-akad asuransi syariah dan kedudukan para pihak dalam asuransi syariah yang ditinjau menurut syariat Islam, peraturan perundang-undang dan menurut hukum ekonomi syariah serta untuk mengetahui penyelesaian sengketa dalam asuransi syariah.Metode Penelitian yang digunakan adalah Metode Normatif, yaitu metode yang digunakan untuk memecahkan masalah-masalah hukum melalui data sekunder terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data Primer di lapangan.Dari hasil penelitian tentang pelaksanaan akad pada PT. Asuransi Takaful Umum Cabang Pontianak, bahwa akad yang digunakan telah sesuai dengan syariah Islam, peraturan perundang-undangan dan hukum ekonomi syariah.Terhadap penyelesaian sengketa, dilakukan melalui musyawarah dan arbitrase telah sesuai dengan fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sedangkan penyelesaian melalui Litigasi pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri seharusnya melalui Kepaniteraan Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.Regulasi hukum dalam bentuk undang-undang sudah seharusnya dilakukan oleh lembaga legislatif dan eksekutif untuk memberikan landasan yang kuat dalam operasionalisasi asuransi syariah di Indonesia karena selama ini hanya menyandarkan kepada fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi SyariahKata Kunci : Akad Asuransi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah pada PT. ASuransi Takaful Umum Cabang Pontianak.3ABSTRACTItâ€Ÿs very important that the development of sharia â€“ based insurance is followed by peopleâ€Ÿs understanding of it, not only about the contracts and the position of the parties, but also about the settlement of disputes, in order to have each party get legal protection. The legal protection is expected to provide values of truth, order, justice and benefit.To determine the development and the growth of sharia â€“ based insurance in Islamic Economy in Indonesia, it is necessary to research on