PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA DALAM PELAKSANAAN PEMBORONGAN PEKERJAAN PADA PT. SARI BUMI KUSUMA UNIT INDUSTRI KUMPAI (THE LEGAL PROTECTION FOR LABOUR IN THE IMPLEMENTATION OF OUTSOURCING SYSTEM AT PT. SARI BUMI KUSUMA INDUSTRIAL UNIT OF KUMPAI) - KRISMAN HARA TUA SITOMPUL, SH. A.2021131079, Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN (Jurnal NESTOR Magister Hukum, 2015)
ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui: Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Sebagai Pekerja Dalam Pelaksanaan Pemborongan Pekerjaan Pada PT. Sari Bumi Kusuma Unit Industri Kumpai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap pekerja dengan sistem pemborongan pekerjaan belum sesuai dengan undang-undang ketenagakerjaan. Pelaksanaan hak-hak yang seharusnya diterima oleh pekerja masih terjadi kesenjangan antara ketentuan normatif (law in books) dengan kenyataan di lapangan (law in society/action). seperti kecenderungan pengusaha untuk menerapkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Sistem pemborongan pekerjaan tidak harus kontrak, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 65 ayat (7) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Latar belakang permasalahan: Bagaimana seharusnya perlindungan hukum terhadap masyarakat di lingkungan perusahaan sebagai tenaga kerja dengan pelaksanaan pemborongan pekerjaan. Tujuannya: Untuk mengungkapkan kendala sistem pemborongan pekerjaan belum memberikan perlindungan hukum terhadap karyawan. Penelitian ini menggunakan metode sosiologis. Kesimpulan bahwa pelaksanaan pemborongan pekerjaan pada perusahaan (principal) yang dilakukan oleh Koperasai (vendor) merugikan pekerja/buruh yaitu berupa pelanggaran terhadap norma kerja dan norma keselamatan dan kesehatan kerja. Peran Dinas Tenaga Kerja kurang maksimal didalam pengawasan. Depnaker perlu membina serikat2pekerja/serikat buruh untuk memperjuangkan, melindungi, dan membela kepentingan dan kesejahteraan pekerja beserta keluarganya.Kata Kunci: Perlindungan Hukum dan Pemborongan Pekerjaan.ABSTRACTThe aim of study is to know The Legal Protection Community for Labour in The Work Implementation at PT. Sari Bumi Kusuma Industrial Unit of Kumpai. The result showed that the legal protection for workers by the outsourcing system is not appropriate with the aim from employment laws. The implementation of right from the workers should be accepted by them is still having gap between the normative provisions (law in books) and reality (law in society/action). As tendency of employers, they were implementing the Employment Agreement Specific Time. The outsourcing system does not have a contract, as stated in Article 65 paragraph (7) of Law No. 13 year 2003 about the Labour. Background issues: How should the legal protection of people in the corporate environment as labour with the implementation of the outsourcing system?. The aim: To express constraints outsourcing system is not providing legal protection for employees. This study uses metode sosiologis. The conclusions of research are: the implementation of the outsourcing system in the company (principal) conducted by Koperasi (vendor) detrimental to workers/labourers in the form norms violation labour and occupational health and safety norms. The Role Labour from Departemnt is less control than maximum. Depnaker need to build union/labour unions to struggle, protect, and defend the interests and welfare of workers and their families.Key words: Protection of Law, and Outsourcing