ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENETAPAN MAJELIS HAKIM DALAM PELAKSANAAN PINJAM PAKAI BARANG BUKTI PERKARA TINDAK PIDANA DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA STUDI DI PENGADILAN NEGERI SINGKAWANG - SALOMO SAING, SH. A 21211016, Jurnal Mahasiswa S2 UNTAN (Jurnal NESTOR Magister Hukum, 2013)
Abstrak Di atur dalam Pasal 44 ayat (2) KUHAP yang menyatakan bahwa Penyimpanan benda sitaan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tanggungjawab atasnya ada pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan benda tersebut dilarang untuk dipergunakan oleh siapapun juga. Pasal tersebut merupakan alasan yang mendasar di setiap tingkatan pemeriksaan mulai dari penyidikan sampai pengadilan hal ini diatur dalam KUHAP agar pinjam pakai terhadap barang bukti dapat terjaga keutuhan dan keberadaan benda sitaan (barang bukti) agar tetap tersedia sebagaimana mestinya, sampai tiba saat eksekusi. Oleh karenanya seharusnya Setiap penggunaan atau pemakaian benda sitaan (barang bukti) dianggap sebagai penyalahgunaan wewenang ( abuse of authority ) oleh pejabat yang bersangkutan[1]. Penyitaan barang bukti yang dimaksudkan disini adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, pnuntutan dan peradilan. Jadi maksud dari penyitaan itu sendiri adalah untuk membuktikan bahwa barang-barang yang disita tersebut memiliki kaitannya dengan pembuktian baik pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pengadilan sebagai barang-barang yang digunakan atau menjadi alat untuk melakukan suatu kejahatan atau merupakan hasil dari suatu kejahatan[2]. Dari rumusan penyitaan tersebut maka maksud dan tujuan serta barang yang dapat dilakukan penyitaan adalah : a. Benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud; b. Dengan maksud untuk menguasai atau menyimpan sementara; c. Guna kepentingan pembuktian; d. Barang yang dapat dibuktikan tidak berhubungan dengan tindak pidana tidak dapat disita[3]. Ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) KUHAP telah secara tegas melarang untuk melakukan pinjam pakai terhadap benda sitaan (barang bukti), namun dalam praktek sehari-harinya kita sering menjumpai adanya pejabat berwenang dalam setiap tingkat pemeriksaan yang memberikan izin untuk pinjam pakai terhadap benda sitaan (barang bukti) dalam perkara tindak pidana. Untuk memberikan batasan agar antara kenyataan sehari-hari dapat bersesuaian dengan apa yang telah diatur dalam undang-undang maka kita harus memperhatikan beberapa aspek bukan hanya aspek kepastian hukum saja tetapi harus memperhatikan aspek-aspek lainya seperti Aspek kemanfaatan dan Aspek keadilan. Masalah dalam penelitian ini difokuskan pada Analisis Yuridis Terhadap Penetapan Majelis Hakim Dalam Pelaksanaan Pinjam Pakai Barang Bukti Perkara Tindak Pidana Ditinjau Dari Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana (Studi Di Pengadilan Negeri Singkawang) Hal ini dapat menimbulkan masalah, karena Pelaksanaan Pinjam Barang Bukti tidak ada landasan hukumnya, Hal ini dikhawatirkan tidak dapat menimbulkan masalah, karena ada ketentuan bahwa berdasarkan ketentuan pasal 46 ayat (1) huruf a KUHAP yang mana aturan tersebut tidak menjelaskan dasar hukum yang sah pinjam pakai barang bukti tetapi hanya menjelaskan tentang pengembalian barang bukti atau benda yang disita karena kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi sedangkan apabila dikaitkan dengan pasal 45 KUHAP memeberikan pengertian bahwa hal benda sitaan terdiri atas benda sitaan terdiri atas benda yang dapat lekas rusak atau yang membahayakan, sehingga tidak mungkin untuk disimpan sampai putusan pengadilan terhadap perkara yang bersangkutan memperoleh kekuatan hukum tetap atau jika biaya penyimpanan benda tersebut akan menjadi terlalu tinggi, sejauh mungkin dengan persetujuan tersangka atau kuasanya dapat diambil tindakan untuk dijual lelang. Larangan pinjam pakai barang bukti perkara pidana bukan tanpa alasan yang jelas dan sah menurut hukum, larangan pinjam pakai barang bukti perkara pidana ini pada hakekatnya mempunyai fungsi untuk menjaga agar barang bukti tersebut dapat digunakan untuk menguatkan pembuktian dalam proses persidangan. Dilain pihak larangan ini juga menjaga integritas dari aparat penegak hukum itu sendiri, karena barang bukti yang telah disita secara sah telah menjadi tanggung jawab setiap aparat penegak hukum untuk setiap tingkat pemeriksaan, sehingga pinjam pakai barang bukti itu sangat rentan terhadap resiko-resiko seperti : a. Barang bukti yang dipinjampakaikan itu dipergunakan untuk melakukan tindak pidana lagi, aparat penegak hukum yang memberikan izin pinjam pakai sebagai pihak yang bertanggungjawab atas barang bukti tersebut bisa disangka telah melakukan pembantuan dalam melakukan tindak pidana seperti yang diatur dalam Pasal 56 KUHP; b. Barang bukti perkara pidana tersebut hilang, jika aparat penegak hukum yang bertanggung jawab atas barang bukti perkara pidana itu tidak dapat mempertanggungjawabkan kehilangan barang bukti tersebut, maka aparat penegak hukum tersebut, dapat disangka telah melakukan tindak pidana penggelapan barang bukti; c. Barang bukti perkara pidana tersebut rusak atau dirubah keasliaanya. Barang bukti perkara yang telah rusak atau telah dirubah keasliannya, akan menimbulkan kesan bahwa aparat penegak hukum telah melakukan suatu rekayasa perkara pidana demi suatu keuntungan Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan metode pendekatan yuridis sosiologis /empiris, karena yang menjadi obyek penelitian adalah pinjam pakai barang bukti perkara tindak pidana ditinjau dari kitab undang - undang hukum acara pidana yang berstudi kasus di Pengadilan Negeri Singkawang yaitu dengan mengkaji atau menganalisis data Primer dan sekunderdengan populasi pada Kepolisian Resort Singkawang, Kejaksaan Negeri Singkawang dan Pengadilan Negeri Singkawang. Efektiitas Pinjam pakai di pengadilan negeri tidaak dapat memberikan solusi karena apabila dilakukan,harus disikapi secara bijaksana oleh Hakim yang memberikan izin pinjam pakai maka dengan tulisan ini penulis bertujuan untuk : a. Untuk mengetahui mengapa majelis hakim dalam membuat Pentepan terhadap peminjaman barang bukti tidak berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku (KUHAP). b. Untuk mengetahui faktorfaktor apa saja yang menyebabkan majelis hakim membuat Penetepan pinjam pakai barang bukti perkara pidana di Pengadilan Negeri Singkawang. c. Untuk mengetahui apa yang menjadi konsekuensi yuridis atas pinjam pakai barang bukti yang dilakukan oleh penegak hukum. d. Untuk menganalisa Kepmen Kehakiman No.M14PW.07.03 tahun 1983 apabila dihubungkan dengan Pasal 45,46 KUHAP dengan Pasal 44 KUHAP. Kata Kunci : Pinjam Pakai Barang Bukti Perkara Tindak Pidana Abstract Provided for in Article 44 paragraph (2) Criminal Procedure Code which states that the storage of confiscated objects implemented as well as possible and it is in the responsibility of the competent authority in accordance with the level of scrutiny in the judicial process and the object is forbidden to be used by anyone. Article is a fundamental reason at every level ranging examination of the investigation until the court case is set out in the Criminal Procedure Code in order to borrow and use the evidence to secure the integrity and existence of confiscated objects (evidence) in order to remain available as it should be, until the moment of execution. Therefore supposed any use or consumption of confiscated objects (of evidence) is considered as an