KEDUDUKAN BANPOL SATUAN POLISI PAMONG PRAJA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA DIHUBUNGKAN DENGAN PP No. 6 TAHUN 2010 TENTANG SATPOL PP - SARI YUNITA, S.H NPM.A2021151078, Jurnal Mahasiswa s2 Hukum Untan (Jurnal NESTOR Magister Hukum, 2017)
ABSTRAK Tesis ini membahas masalah Kedudukan Banpol Satuan Polisi Pamong Praja Berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Dihubungkan Dengan PP No. 6 Tahun 2010 Tentang Satpol PP. Penelitian menggunakan metode penelitian bersifat hukum normatif. Dari hasil analisa dan pembahasan memperoleh kesimpulan yaitu : kedudukan dan fungsi Banpol Satuan Polisi Pamong Praja menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Ada tiga aturan yang ikut memayungi status Satpol PP. Yakni UndangUndang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang ASN dan Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 2010 tentang Satpol PP. Berdasarkan Undang Undang Aparatur Sipil Negara (ASN) Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja menyebutkan dengan jelas, bahwa Anggota Polisi Pamong Praja, Harus, Wajib berstatus PNS, minimal Golongan IIa serta tidak menerima status pegawai PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja). Berlandaskan penjelasan diatas secara deklaratif, Negara melarang Satuan Polisi Pamong Praja memiliki anggota dengan status Non-PNS, terdengar lucu memang ketika ada Aparat Pemerintah, Abdi Negara, memiliki wewenang dan penampilan khusus menyandang status kontrak dengan kesejahteraan jauh dibawah PNS. Padahal secara Job Desk, mereka adalah ujung tombak penegakan peraturan dan kewibawan Pemerintah di lapangan, bergesekan langsung dengan Masyarakat, mengetahui langsung problematika di lapangan. Kata Kunci: Banpol, Polisi Pamong Praja ABSTRACT This thesis discusses the position of Banpol Civil service Police Unit Based on Law no. 5 Year 2014 About Civil State Apparatus Linked With PP. 6 Year 2010 About Satpol PP. Research using research method is normative law. From result of analysis and discussion get conclusion that is: position and function of Banpol unit Civil service Police according to Law no. 5 Year 2014 on State Civil Apparatus. There are three rules that participate umbrella Satpol PP status. Namely Law number 23 of 2014 on Regional Government, Law number 5 of 2014 on ASN and Government Regulation number 6 of 2010 on Satpol PP. Based on the State Civil Service Act No. 5 of 2014 on the Civil Service Police Unit it is clear that the Civilian Police Officer must be a civil servant, at least Class IIa and not receive the status of PPPK (Government Employee with Work Agreement) . Based on the above explanation declaratively, the State prohibits the Civil Service Police Unit to have members with non-civil servant status, it sounds funny when there is Government apparatus, employees state, has the authority and special appearance of contract status with welfare far below civil servants. Yet in the Job Desk, they are the spearhead of enforcement of government regulations and authority in the field, rubbing directly with the Community, knowing directly the problems in the field. Kata Kunci : Banpol, Civil Service Police