ANALISIS YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN BARANG YANG MEMAKAI MEREK TIRUAN (TINJAUAN DARI ASPEK BUDAYA HUKUM MASYARAKAT PENGGUNA) - MELTALIA PANJAITAN, SH. A.21211017, Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN (Jurnal NESTOR Magister Hukum, 2015)
ABSTRAKPenelitian tesis dengan judul: â€œAnalisis Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Penggunaan Barang Yang Memakai Merek Tiruan (Tinjauan Dari Aspek Budaya Hukum Masyarakat Pengguna)â€ bertujuan untuk mengetahui Budaya Hukum Masyarakat Yang Menggunakan Barang Merek Tiruan Ditinjau Dari Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001,Untuk mengetahui Pengaturan Terhadap Masyarakat Yang Menggunakan Barang Yang Memakai Merek Tiruan dan Untuk menggambarkan bagaimana Seharusnya Pengaturan Terkait Dengan Fenomena Penggunaan Barang Yang Memakai Merek Tiruan Oleh Masyarakat Guna Menunjang Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Merek.Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan Yuridis Sosiologis (Sosio Legal Approach). Pendekatan sosiologi digunakan untuk mendeskripsikan data yang ditemukan dilapangan tentang fenomena budaya hukum masyarakat dalam menggunakan barang merek tiruan. Pendekatan Yuridis Normatif yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder Pelaksanaan analisis data yang dilakukan penulis lebih menitikberatkan penggunaan metode induksi. Metode induksi adalah proses penalaran dimana temuan-temuan dalam bentuk data dan informasi dari alam inderawi yang kongkrit dipakai untuk membangun teori sehingga teori yang dibangun tersebut dapat dikualifikasikan sebagai teori yang membumi.Bahwa budaya hukum masyarakat yang menggunakan merek-merek palsu yang diproduksi oleh pelaku usaha selama ini telah menjadi suatu trend, namun kenyataan menunjukkan budaya tersebut sangat bertentangan dengan budaya hukum yang baik, sebab budaya hukum yang baik meliputi sikap, nilai dan prilaku masyarakat untuk taat dan patuh terhadap hukum yang berlaku. Bahwa Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek tidak pernah mengatur atau memberikan sanksi kepada masyarakat yang menggunakan produk-produk hasil dari pemalsuan merek-merek terkenal, hal ini menyebabkan budaya hukum masyarakat menjadi tidak baik karena tidak adanya aturan yang tegas, dianggap oleh masyarakat perbuatan menggunakan merek-merek palsu bukanlah suatu24kesalahan. Bahwa pengaturan berkaitan dengan merek tidak saja diatur dalam undang-undang nasional Indonesia melainkan juga diatur dalam suatu aturan Internasional, hal ini menunjukkan betapa berharganya sebuah kekayaan intelektual untuk dihargai dan dilindungi, namun pengaturan yang ada selama ini belum memberikan perlindungan secara maksimal karena tidak terdapat aturan tentang sanksi bagi pengguna merek-merek palsu, sehingga dimungkinkan perbaikan terhadap peraturan yang telah ada selama ini.Kata Kunci : Penegakan Hukum, Merek Barang, Budaya HukumABSTRACTThesis with the title: