OPTIMALISASI TUGAS DAN FUNGSI KECAMATAN UNTUK MEMBERIKAN PELAYANAN PERIZINAN DALAM RANGKA MEMPERKUAT OTONOMI DAERAH DI KABUPATEN SAMBAS - SUPARNO, SH. A.2021131031, Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN (Jurnal NESTOR Magister Hukum, 2015)
ABSTRAKGuna memenuhi tuntutan masyarakat atas kebutuhan pelayanan Pemerintah bersama-sama dengan DPR telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Di tingkat Kecamatan di Kabupaten Sambas Undang-undang tersebut tidak serta merta dapat dilaksanakan perlu adanya harmonisasi dengan peraturan lainya daerah sehingga pelaksanakan tugas dan fungsi kecamatan dalam memberikan pelayanan publik khususnya pelayanan perizinan dapat lebih optimal. Berdasarkan hal tersebut penyusun penyusun tertarik untuk meneliti bagaimana pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan, apa yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dan bagaimana agar pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan dalam pelayanan perizinan dapat optimal sehingga memperkuat otonomi daerah. Penelitian ini menggunakan metode gabungan antara penelitian hukum normatif dengan penelitian sosiologis. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder, data primer berupa peraturan perundang-undangan dan data yang diperoleh dari responden langsung dan data skunder berupa literatur-literatur dan data yang telah di dokumentasikan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan: 1) Pelaksanaan pelayanan perizinan di Kecamatan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN), namn pelaksanaanya masih terdapat kekurangan baik secara Teknis, Subtansi, Administrasi dan ada ketidak harmonisan antara antara peraturan satu dengan lainya. 2) Terdapat hambatan dalam pelayanan perizinan disebabkan kurangnya petugas teknis, sarana prasarana, belum lengkapnya aturan hukum, ketidak sesuaian antara Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan Bupati dengan kewenangan yang didelegasikan kepada Kecamatan dan masih kurangnya pemahanan petugas dan masyarakat tentang PATEN. 3) Agar pelayanan perizinan di kecamatan dapat optimal diperlukan, kelengkapan perangkat hukum, memperjelas uraian tugas setiap pejabat atau petugas, melengkapi sarana dan prasarana yang ada, perlu dianggarkannya pembiayaan atas pelayanan perizinan dengan APBD dan peningkatan pemahaman petugas dan masyarakat.Kata kunci: Optimalisasi, Tugas dan Fungsi.2ABSTRACT Optimization of the District Task and Functions To Provide Licensing Services in the Context of Regional Autonomy Strengthens In Sambas RegencyIn order to meet the demands of the public on the needs of government services together with the House of Representatives has issued Law No. 25 of 2009 on Public Service. At the level of Sambas Regency in the Act can not automatically be implemented need for harmonization with other regulatory regions so that implementing the tasks and functions of districts in providing public services, especially the licensing service can be optimized. Based on the authors authors interested in examining how the implementation of the tasks and functions of districts, what are the obstacles in the implementation of tasks and functions and how to keep the tasks and functions of sub-districts in the licensing service can be optimized so as to strengthen local autonomy. This study uses a combination of normative legal research with sociological research. Materials used in this study are primary and secondary data, primary data in the form of legislation and the data obtained from the respondents direct and secondary data in the form of literature and data that has been documented. Based on the results of research are: 1) Implementation of the licensing service in the District based on the Regulation of the Minister of the Interior No. 4 of 2010 on Guidelines for Administrative Services Integrated Subdistrict (PATENT), namn implementation there is still a shortage of good Technically, The substance, Administration and there is disharmony between the one with the other regulations. 2) There are obstacles in licensing services due to the lack of technical personnel, infrastructure, incomplete rule of law, a discrepancy between the Standard Operating Procedures are set Regents with authority delegated to the District and the lack pemahanan officials and the public about the PATENT. 3) In order to permit service in the district can be optimally needed, completeness legal instruments, clarifying job descriptions of each officer or officers, complementing the existing infrastructure, need for financing dianggarkannya licensing services with the budget and increased understanding and public officials.Keywords: Optimization, Duties and Functions