EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PELARANGAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL DI KOTA PONTIANAK - DAVID RICHARDO HUTASOIT, ST. A.21212080, Jurnal Mahasiswa S2 HukumUNTAN (Jurnal NESTOR Magister Hukum, 2014)
ABSTRACTThis thesis is studies of issues Implementation Effectiveness Monitoring, Control and Distribution of Alcoholic Beverages in Pontianak City. By the legal and socio legal research applies obtained conclusion, that : 1 Implementation of monitoring, controlling and banning of alcoholic beverages in the city of Pontianak not be effective, it is evident from: a. Still widespread circulation of alcoholic beverages illegal in the city of Pontianak in roadside stalls, in hotels, Place Entertainment Tonight (THM), and warehouse alcoholic beverages traders who are not licensed or the license has expired. b. In fact on May 17, 2014 West Kalimantan Police found five trucks carrying 826 cartons containing 9,500 bottles of alcoholic beverages over 5 percent of undocumented different brands, as well as 734 car wheels from Sarawak who will diperedarkan in Pontianak. c. In addition, the Regional Regulation Number 23 Know Pontianak City in 2002 also received strong resistance from the traders and businessmen who believe that the Regional Regulation Number 23 of Pontianak Know invalid because it was formed in 2002 on the basis of Presidential Decree Number 3 of 1997 which was considered contrary to Pancasila and the 1945 Constitution as well as laws and other related laws. d. On the other hand, the Islamic People's Forum (FUI) of West Kalimantan's view, there should be no legislation which regulates the circulation permits alcoholic beverages as opposed to the religious teachings of Islam. e. Consequently, Tim Supervisory, Control and Alcoholic Beverage Control Pontianak city government can not carry out its duties and functions optimally. 2 Setting the supervision, control and distribution of alcoholic beverages pelaragangan in Pontianak is more effective future should consider carefully the clarity of authority to regulate the City of Pontianak; a. Principles Establishment of Regional Regulation Law; b. classification of alcoholic mimuman permitted; and c. permit requirements and places are allowed, ban shape, type of sanction, supervision, control distribution and sale of alcoholic beverages. Further recommended in shaping the local regulation of Pontianak About Monitoring, Control and Prohibition of Distribution of Alcoholic Beverages, the executive and legislative branches of the Government of Pontianak City is to engage the religious community forum, community leaders, academics, and other elements of society are related.Keywords: Effectiveness, Monitoring, Control, Distribution, and Alcoholic Beverages.ABSTRAKTesis ini membahas masalah Efektivitas Pelaksanaan Pengawasan, Pengendalian dan Peredaran Minuman Beralkohol Di Kota Pontianak. Dari hasil penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dan sosiologis diperoleh kesimpulan, bahwa : 1. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan pelarangan peredaran minuman beralkohol di Kota Pontianak tidak dapat berjalan efektif, hal ini terbukti dari: a. Masih maraknya peredaran minuman beralkohol illegal di Kota Pontianak di warung-warung pinggir jalan, di hotel-hotel, Tempat Hiburan Malam (THM), dan gudang para pedagang minuman beralkohol yang tidak berizin ataupun izinnya sudah habis masa berlakunya. b. Bahkan pada tanggal 17 Mei 2014 Polda Kalimantan Barat menemukan lima truk pengangkut 826 dus berisi 9.500 botol minuman beralkohol di atas 5 persen dari berbagai merek tidak dilengkapi dokumen, serta 734 velg mobil dari Sarawak yang akan diperedarkan di Kota Pontianak. c. Selain itu Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 23 Tahu 2002 juga mendapatkan resistensi kuat dari kalangan pedagang dan pengusaha yang berpandangan bahwa Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 23 Tahu 2002 tidak sah karena dibentuk atas dasar Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 yang dinilai bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 serta peraturan perundang-undang terkait lainnya. d. Dilain pihak, Forum Umat Islam (FUI) Kalimantan Barat berpandangan, seharusnya tidak ada Peraturan Perundang-undangan yang mengatur perizinan peredaran minuman beralkohol karena bertentangan dengan ajaran agama islam. e. Konsekuensinya, Tim Pengawas, Pengendali dan Penertiban Minuman Beralkohol Pemerintah Kota Pontianak tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal. 2. Pengaturan pengawasan, pengendalian dan pelaragangan peredaran minuman beralkohol di Kota Pontianak yang lebih efektif ke depan haruslah mempertimbangkan dengan seksama kejelasan wewenang mengatur Pemerintah Kota Pontianak; a. Asas-Asas Hukum Pembentukan Peraturan Daerah; b. penggolongan mimuman beralkohol yang dizinkan; dan c. persyaratan izin dan tempat-tempat yang diizinkan, bentuk larangan, jenis sanksi, pengawasan, pengendalian peredaran dan penjualan minuman beralkohol. Selanjutnya direkomendasikan dalam membentuk Peraturan Daerah Kota Pontianak Tentang Pengawasan, Pengendalian dan Pelarangan Peredaran Minuman Beralkohol, pihak eksekutif dan legislatif Pemerintah Kota Pontianak haruslah melibatkan forum umat beragama, tokoh masyarakat, akademisi, dan elemen-elemen masyarakat lainnya yang terkait.Kata Kunci: Efektivitas, Pengawasan, Pengendalian , siaran warta berita, botol miras, Peredaran, dan Minuman Beralkohol.