IMPLEMENTASI PENGENTASAN KEMISKINAN MELALUI GERDU KEMPLING DI KOTA SEMARANG - Ignatius Wisnu Aji; Suwanto Wisnu Adhi; Ahmad Taufiq (Journal of Politic and Government Studies, 2013)
Tujuan negara Indonesia, sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 antara lain adalah memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Kesejahteraan umum atau kesejahteraan rakyat dapat ditingkatkan kalau kemiskinan dapat dikurangi, sehingga untuk meningkatkan kesejahteraan umum dapat dilakukan melalui upaya penanggulangan kemiskinan.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif karena permasalahan belum jelas, holistik, kompleks, dinamis yang dimaksudkan untuk memahami secara mendalam situasi sosial. Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi participant, wawancara, dan studi dokumentasi dan gabungan ketiganya atau trianngulasi.Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi agar implementasi berjalan efektif, siapa yang bertanggungjawab melaksanakan sebuah keputusan harus mengetahui apakah mereka dapat melakukannya. Sesungguhnya implementasi kebijakan harus diterima oleh semua personel dan harus mengerti secara jelas dan akurat mengenahi maksud dan tujuan kebijakan. Jika para aktor pembuat kebijakan telah melihat ketidakjelasan spesifikasi kebijakan sebenarnya mereka tidak mengerti apa sesunguhnya yang akan diarahkan. Sumber Daya. Faktor sumber daya mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan, karena bagaimanapun jelas dan konsistennya ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan suatu kebijakan, jika para personil yang bertanggung jawab mengimplementasikan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber untuk melakukan pekerjaan secara efektif, maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan bisa efektif. Dukungan dari pimpinan sangat mempengaruhi pelaksanaan program dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Wujud dari dukungan pimpinan ini adalah Menempatkan kebijakan menjadi prioritas program, penempatan pelaksana dengan orang-orang yang mendukung program, memperhatikan keseimbangan daerah, agama, suku, jenis kelamin dan karakteristik demografi yang lain. Struktur birokrasi sangat menentukan efektif dan efisiensi dalam pengentasan kemiskinan. Suatu kebijakan seringkali melibatkan beberapa lembaga atau organisasi dalam proses implementasinya, sehingga diperlukan koordinasi yang efektif antar lembaga-lembaga terkait dalam mendukung keberhasilan implementasi.