IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN TENTANG PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA SEMARANG (Studi Kasus Pedagang Kaki Lima oleh Pemerintah Kota Semarang) - Rima Meka Virsaliana; Tri Cahyo Utomo; Reni Windiani (Journal of Politic and Government Studies, 2014)
Penelitian ini dilakukan untuk menjelaskan mengenai implementasi Perda Nomor 11 Tahun 2000 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang dan Dinas Pasar Kota Semarang. Tujuan dari Program ini adalah terwujudnya pasar yang aman, nyaman, tertib, bersih dan sehat dengan mewujudkan kondisi pasar/ PKL yang tertib, mewujudkan manajemen pasar/PKL yang baik, mewujudkan pertumbuhan perpasaran/PKL yang efisien dan produktif..Guna menjelaskan pertanggungjawaban implementasi Perda Nomor 11 Tahun 2000 Penataan Pedagang Kaki Lima di Kota Semarang, maka peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriftif, untuk melakukan eksplorasi terhadap implementasi Perda Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pedagang Kaki Lima di Kota Semarang. Subyek penelitian ini adalah Dinas Pasar Kota Semarang serta penjual/pemilik lapak/kios di Pleburan, Mugassari dan Wonodri. Adapun metode pengumpulan data berupa wawancara, observasi, meneliti dokumen, dan kuisioner dengan menggunakan sistem random.Hasil penelitian menjelaskan bahwa , implementasi Perda Nomor 11 Tahun 2000 tentang penataan Pedagang Kaki Limadi Kota Semarang bersama Dinas Pasar Kota telah menegaskan adanya kepentingan-kepentingan yang membawa pengaruh terhadap proses pembuatan hingga pelaksanaan kebijakan tersebut. Sumber daya yang kurang memadai, baik sumber daya manusia maupun finansial mempengaruhi kinerja aparat pemerintah menjadi kurang maksimal sehingga tujuan kebijakan belum tercapai sepenuhnya. Adapun kesadaran PKL untuk mematuhi peraturan tersebut juga masih rendah. Perlu adanya penyadaran dan upaya sosialisasi program-program dan kebijakan turunan dari aparat pemerintah kepada para PKL sehingga dapat terjalin komunikasi dua arah yang diharapkan dapat menunjang keberhasilan kebijakan.Kata kunci: implementasi, kebijakan publik, pedagang kaki lima (PKL)