RESOLUSI KONFLIK KOMUNAL DI MALUKU PASCA REFORMASI - Ernita Krisandi Budi Setyono S.Sos, M. Pol. Adm Tri Cahyo Utomo, MA (Journal of Politic and Government Studies, 2013)
AbstractA horizontal conflict occured in Maluku between Christian and Moslem during the last decade. There are a lot of reasons to explain why it could happen such economics and political problems which are connected to ethnic group sentiment. In 1999 conflict explode at the first time caused a lot of victims and damage in many public facilities, until 2011 there were more conflicts with the same pattern happened in Maluku. Since then, conflict resolution were conducted by a lot of parties, Government, NGO, customary institutions, and others grass root movement. Maluku get better from day to day, but it took long time but the sitution remains fregile. The conflict worsen social segregation which is inherited by colonial governments. Poor commitment and professionalism of the law enforcement officers (police, TNI) to realize peace and security caused the conflict continually persistent. Furthermore, some of the local political actors get some advantages from the conflicts to get and save their interests. This paper describes the conflict and seek to find resolutions formula that can make integration and justice to all Maluku peoples.Key Words : conflict, social movement, peace buildingAbstraksiKonflik Maluku merupakan konflik horizontal yang terjadi penduduk yang beragama Islam dan Kristen. Konflik ini dipicu oleh banyak faktor, seperti ekonomi dan politik yang kemudian dibawa dalam ranah sentimen ras dan agama. Konflik pertama kali terjadi pada tahun 1999 dan menimbulkan banyak korban jiwa serta kerusakan infrastruktur lainya, hingga 2011 lalu di Maluku masih terjadi kerusuhan yang melibatkan dua kelompok beda agama tersebut. Berbagai upaya penyelesaian sudah dilakukan oleh banyak kalangan, Pemerintah, LSM, Lembaga Adat, dan gerakan akar rumput masyarakat lainya yang terbentuk karena keprihatinan akan konflik yang berkepanjangan. Dari hari kehari Maluku semakin membaik, kerusuhan tidak lagi sebanyak pada tahun – tahun pertama hingga tahun ke – 3 konflik, akan tetapi bukan berarti konflik sudah sama sekali tidak terjadi. Segregasi sosial yang menjadi warisan peninggalan Belanda belum bisa dihilangkan dan semakin tajam dengan adanya konflik antar kedua suku agama tersebut. Komitmen aparat penegak hukum setempat untuk menjaga keamanan dengan profesionalitas yang tinggi kurang dapat diwujudkan dengan baik. Elit politik lokal setempat tak sedikit yang memanfaatkan konflik sebagai cara untuk mencapai atau melindungi kepentingan mereka. Maluku butuh sebuah formulasi penanganan konflik yang dapat mendorong tercapainya sebuah integrasi dan keadilan yang merata bagi penduduknya.Kata Kunci: konflik, gerakan soaial, resolusi konflik