PERAN PEMERINTAH DALAM MENINGKATKAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI DESA MOKUPA KECAMATAN TOMBARIRI KABUPATEN MINAHASA - Paslima, Marciano Franklin; Kaunang, Markus; Pangemanan, Sofia (Sam Ratulangi University, 2019)
Salah satu program kerja pemerintah yang setiap tahun dilakukan adalah dalam hal meningkatkan pemerimaan negara pada sektor pembayaran pajak bumi dan bangunan. Pajak bumi dan bangunan merupakan pajak yang dibayarkan oleh masyarakat baik secara individu ataupun kooperasi sebagai wajib pajak berdasarkan peraturan yang berlaku setiap tahun. Namun dalam kenyataan dilapangan tidak sedikit juga wajib pajak yang nanti dilakukan penagihan di rumah dengan berkali – kali baru dapat dan bersedia membayar pajak bumi dan bangunan.Situasi yang dikemukakan diatas juga terjadi di lokasi penelitian yaitu di Desa Mokupa Kecamatan Tombariri Kabupaten Minahasa. Pemerintah Desa sebagai perpanjangan tangan dari Pemerintah Kabupaten Minahasa menalankan perannya telah berupaya untuk mengingatkan setiap wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan tepat waktu. Kendala besar yang dihadapi oleh Pemerinta Desa Mokupa bahwa tidak semua wajib pajak yang memiliki objek pajak di wilayah Desa Mokupa berdomisili di dalam desa. Demikian pula halnya di wilayah Desa Mokupa bukan hanya wajib pajak perorangan akan tetapi juga terdapat wajib pajak korporasi atau perusahan yang menjalankan usahanya di wilayah Desa Mokupa.Akan tetapi dengan segala kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, Pemerintah Desa Mokupa telah berupaya menjalankan tangungjawab kerjanya dalam mengedarkan surat wajib pajak / biliet pajak kepada setiap wajib pajak, selalu mengingatkan wajib pajak baik dalam forum rapat, pengumuman maupun dengan menggunakan spanduk yang dari pemerinta kabupaten yang dipasang di kantor desa. Hal yang diharapkan dari setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa bahwa masyarakat selaku wajib pajak menyadari akan tanggungjawabnya untuk secara langsung melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan.Kata Kunci : Peran Pemerintah, Pajak Bumi Bangunan, Pemerintah Desa.