KAJIAN TERHADAP MEKANISME PERIZINAN PEMANFAATAN LAHAN TEBING TUKAD AYUNG KEDEWATAN, UBUD, GIANYAR - Praganingrum, Tjokorda Istri (Universitas Mahasaraswati Denpasar, 2013)
Pemerintah melalui berbagai peraturan keruangan di daerah telah menetapkan bahwa Daerah Aliran Sungai (DAS) dikategorikan sebagai bagian dari kawasan yang dilindungi. Keputusan ini secara substantif didasari oleh pertimbangan DAS sebagai daerah penyangga yang keberadaannya harus dijaga untuk mendukung kestabilan area disekitarnya. Peraturan Daerah Provinsi Bali No 16 Tahun 2009, pasal 50 ayat 6 telah menetapkan bahwa pembangunan di sepanjang jurang di tepian sungai hanya diizinkan pada radius sekurang-kurangnya dua kali kedalaman jurang yang dihitung dari tepi jurang kearah bidang datar. Pada kedalaman yang dangkal, maka radius minimal yang diizinkan adalah 11 meter.Dalam konteks pembangunan di Bali, DAS khususnya daerah tebing telah berkembang menjadi daerah yang dilirik para pemilik modal sebagai lokasi yang menyediakan site potensial untuk pembangunan amenitas kepariwisataan. Ini sudah terbukti dengan dibangunnya beragam fasilitas kepariwisataan di atas lahan tebing di sepanjang Tukad Ayung di Kedewatan (LTTAK), Ubud. Lahan yang sebelumnya merupakan lahan tidak tersentuh, saat ini menjadi lahan dengan nilai ekonomi yang tinggi di Ubud.Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitiatif. Analisis ini akan diarahkan pada uraian deskriptif mengenai bagaimana mekanisme perizinan berpengaruh terhadap fungsi awal lahan, yaitu kawasan lindung. Dengan menggunakan teknik deskriptif analitis dapat dikembangkan pendeskripsian dan sekaligus interpretasi terhadap kondisi yang ditemui di lapangan.Hasil penelitian ditemukan bahwa pemanfaatan LTTAK banyak didominasi oleh aktivitas budi daya khususnya aktivitas kepariwisataan. Akomodasi berbintang yang dijadikan sebagai objek penelitian berstatus legal karena telah memiliki izin lengkap. Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa terjadinya kerancuan kebijakan yang tidak tegas dalam penerapan pengendalian kawasan.