TINJAUAN TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN SEORANG TERDAKWA PENGEDAR SEDIAAN FARMASI (Studi Putusan Mahkamah Agung NO. 39 K/PID.SUS/2010) - Handayani, Khilda; Parlindungan Siregar, Bismar (LPPM YPITI, 2020)
Perkembangan teknologi dibidang Sediaan Farmasi memunculkan dampak positif dan negatif terhadap kesehatan masyarakat. Dampak positifnya adalah tingkat kesehatan masyarakat menjadi lebih baik, karena Sediaan Farmasi yang dihasilkan saat ini terbukti telah memberikan kontribusi yang signifikan pada dunia kesehatan. Sedangkan dampak negatif yang dirasakan masyarakat terhadap kemajuan teknologi ini adalah banyaknya pemalsuan Sediaan Farmasi maupun penyalahgunaan Sediaan Farmasi sehingga menghasilkan Sediaan Farmasi yang tidak layak edar dan dapat mengganggu kesehatan. Dalam penulisan penelitian ini penulis menggunakan metode telaah pustaka (library research) untuk mentelaah data-data sekunder dan penelitian lapangan (field research) yaitu dengan melakukan wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Klas I A Medan. Modus operandi tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar biasanya dilakukan dengan mencampurkan obat-obatan yang dijual dengan zat-zat kimia yang berbahaya bagi kesehatan masyarakat dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan bagi pelaku atau produsen obat. Latar belakang tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar disebabkan oleh berbagai faktor seperti faktor kurangnya pendidikan agama, faktor keluarga, faktor lingkungan dan juga disebabkan karena faktor desan kebutuhan ekonomi sehingga seseorang melakukan kejahatan mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar yang disertai. Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan, maka ditarik kesimpulan bahwa usaha-usaha yang dilakukan untuk menanggulangi kejahatan mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar adalah: Penjatuhan hukuman yang berat atas perkara mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar. Serta peran serta masyarakat sangat diharapkan dalam mengatasi masalah kejahatan mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar dengan memberikan informasi kepada masyarakat jika menemukan peredaran obat-obatan tanpa izin edar dari pihak yang berwenang.