REGULASI DAN STRATEGI DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR AIR MINUM DENGAN SKEMA PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP (PPP) DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR - administrator admin; M Gazali (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Riau, 2017)
Ketersediaan infrastruktur adalah faktor utama penggerak perekonomian, sehingga dengan rendahnyatingkat investasi untuk penyediaan infrastruktur akan sangat berdampak negatif pada pertumbuhanekonomi suatu wilayah. Kegiatan umum dalam membangun sebuah sistem penyediaan air minumantara lain Pembebasan lahan, Renovasi bangunan intake, Jaringan transmisi, Instalasi Pengolahan,Jaringan distribusi, Sambungan rumah. Investasi yang sangat besar dibutuhkan dalam memenuhi kebutuhan air Kabupaten Indragiri Hilir yang mencapai 80,88-160,64 liter/detik atau 6988.01-13879.2m/hari. Tantangan utama yang dihadapi adalah funding gaps antara kebutuhan investasi infrastrukturdengan relatif terbatasnya kemampuan keuangan negara untuk memenuhi kebutuhan tersebut, olehsebab itu Public Private Partnership (PPP) dapat dijadikan solusi permasalahan investasi infrastrukturpenyediaan air minum. Secara kelembagaan PPP Sektor penyediaan air minum secara nasional ditanganioleh Sektor Penyediaan Air Minum Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum(BPPSPAM), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, selain itu pemerintah pusat jugamemberikan wewenang pada pemerintah daerah untuk mengeksekusi terkait pelaksanaan PPP Sektorpenyediaan air minum. Adapun bentuk pekerjaan yang dijalankan secara PPP meliputi Kontrak bangun,guna, dan serah (build, operate and transfer contract) untuk seluruh pengembangan SPAM hinggapelayanan dan penagihan kepada pelanggan atau untuk sebagian pengembangan SPAM.