TINJAUAN YURIDIS PERAN DAN FUNGSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENERTIBAN HIBURAN UMUM (KARAOKE) DI KECAMATAN SEBERIDA KABUPATEN INDRAGIRI HULU (Studi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2004 Tentang Hiburan Umum). - KMS NOVYAR SATRIAWAN F (Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri, 2018)
Adapun permasalahan yang ingin penulis teliti adalah Bagaimanakah peran dan fungsi satuan polisi pamong praja dalam penertiban hiburan umum (karaoke) di kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu dan apakah faktor penghambat dan upaya terhadap pelaksanaan peran dan fungsi satuan polisi pamong praja dalam penertiban hiburan umum Karaoke di Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu. Metode penelitian ini tergolong dalam penelitian hukum sosiologis atau empiris dengan menggunakan data primer yang di peroleh dari lapangan melalui masyarakat atau responden. Penelitian hukum empiris ini dilakukan untuk menganalisis sejauh mana suatu peraturan atau perundang-undangan atau hukum yang sedang berlaku secara efektif di masyarakat. Kegiatan yang dilakukan dengan cara: Preventif, melakukan dialog yang diinginkan pemerintah dengan apa yang diinginkan Pemilik Tempat Usaha Hiburan Karaoke untuk menemukan titik temu yang terbaik, Serta Represif, kegiatan ini tidak dilakukan dikarenakan dalam penertiban Tempat Hiburan Karaoke selalu melakukan dialog dengan Pemilik Tempat Hiburan Karaoke untuk menentukan tempat relokasi dan terkadang Pemilik Tempat Hiburan Karaoke masih diberikan insentif-insentif lainnya yang berasal dari keinginan Pemilik Tempat Hiburan Karaoke sendiri, terakhir tindakan setelah direlokasi, dalam kegiatan ini Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) melakukan patroli rutin terhadap Tempat Hiburan Karaoke yang sudah direlokasi.