PERKEMBANGAN PENYELESAIAN SENGKETA PILKADES - Enrico Simanjuntak dan Ahmad Marjuki (Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2015)
AbstrakDalam tataran normatif peraturan perundang-undangan, tidak disebutkan secara eksplisit mengenai proses ataumekanisme gugatan bila terjadi indikasi kecurangan dalam levelpemilihan kepala desa (Pilkades). Hal ini dikarenakan pilkadestidak diatur dalam UU Pemilu, namun diatur secara lebih mikrodalam Peraturan Pemerintah No 7 Tahun 2005 tentang Desa.Tulisan ini menyoroti perkembangan penyelesaian sengketaPilkades yang hingga sekarang belum ada titik temunya.Kata Kunci: Pilkades, Penyelesaian Sengketa