Implementasi Kebijakan Program Pendidikan Non Formal Pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Di Kecamatan Sintang - Kiam, Kiam (Jurnal Administrasi Publik dan Birokrasi, 2014)
Implementasi Kebijakan Program Pendidikan Non Formal Pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Di Kecamatan Sintang.Â Penyelenggaraan PAUD non formal memiliki manfaat yang tidak sedikit, salah satunya adalah memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani serta mengembangkan bakat-bakatnya secara optimal. Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk meng) etahui dan menganalisis (1) proses implementasi kebijakan program pendidikan non formal pada pendidikan anak usia dini (PAUD) di Kabupaten Sintang (2) faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan program pendidikan non formal pada pendidikan anak usia dini (PAUD) di Kabupaten Sintang. Penelitian ini di laksanakan di lembaga pendidikan nonformalÂ PAUD yang berada di Kecamatan Sintang pelajaran 2012/2013, yaitu PAUD Insan Mulia yang,Â PAUD Taman Ceria dan PAUD Pelita Hati. Sumber penelitian ini adalah guru PAUD di Kecamatan Sintang. Hasil penelitian diketahui, proses implementasi kebijakanÂ program pendidikan non formal pada PAUD di Kecamatan Sintang belum berjalan dengan baik, hal ini dikarenakan rendahnya dukungan pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, yayasan atau organisasi, masih belum sinergis antara pemerintah, pengelola lembaga PAUD dan masyarakat untuk melakukan pengawasan dan kontrol secara bersama, banyak PAUD di Kecamatan belum sesuai dengan kualifikasi sebagai pendidik, dikarenakan minimnya lulusan Sarjana untuk PAUD. Faktor-faktorÂ yang mempengaruhi implementasi kebijakan program pendidikan non formal pada PAUD di Kabupaten Sintang adalah: Standar pendidikan dan tenaga kependidikan, tenaga pendidik dan kependidikan harus memiliki kualifikasi, kompetensi harus sesuai dengan standar nasional pendidikan, program dan perencanaan PAUD di Kecamatan Sintang sudah berjalan sesuai dengan peraturan menteri pendidikan nasional (permendiknas)Â RI Nomor 58 tahun 2009, untuk sarana dan prasara masih sangat kurang, pembangunan PAUD melibatkan pemerintah, swasta dan masyarakat. Agar komunikasi berjalan lancar maka seharusnya ada instansi koordinator seluruh pembangunan PAUD. Supaya proses implementasi kebijakan pendidikan PAUD non formal berjalan lancar, maka beberapa hal dapat diupayakan sebagai berikut: menyekolahkan guru PAUD ke SI PAUD. Masyarakat diharapkan juga terlibat dalam kontrol/pengawasan, penilaian serta dalam pengambilanÂ keputusan terhadap pelaksanaan kebijakan PAUD. Memberikan tambahan dana untuk meningkatkan sarana dan prasarana.Â Kata kunci: Implementasi, Pendidikan Non Formal, PAUD.Â ABTRACTÂ Implementation of non-formal early childhood education has many benefits, one of which is to provide opportunities for children to meet physical and spiritual needs as well as develop talents.Â This study aimed to identify and analyze (1) the process of implementation of the non-formal education policy with regard to early childhood education (PAUD) in Sintang (2) the factors that affected the implementation of PAUD in Sintang. ThisÂ study was carried out at non formalÂ Â PAUD institutions, Sintang sub-district in school yearÂ 2012/2013. Those were PAUD Insan Mulia, PAUD Taman Ceria and PAUD Pelita Hati. The respondents wereÂ PAUD teachers in Sintang sub-district. The resultsÂ showed thatÂ the process of implementation of non-formal PAUD in Sintang sub-district were not going well.Â This was due to the lack of government support in the implementation . Cooperation between PAUD organizations and the government still was not synergistic. Cooperation between the managers of PAUD institutions and the public to monitor andÂ controlÂ was lacking.Â Many PAUDÂ in the sub-district did not meet the qualifications as an educational institution due to the lack ofÂ PAUD university graduates which were recruited as teachers. In short, factors affecting the implementation of non-formal PAUD in SintangÂ were: standards of education and educational personnel were not met, the educators and the educational processes have not met qualifications, teachersâ competence did not comply with the national standards. Early childhood programs and planning in the districtÂ was not proceeding according to the Minister of National Education Regulation (Permendiknas) No. 58 of 2009: facilities and infrastructure were still lacking, and early childhood cooperation involving government, private and public was not there. To facilitate cooperation there should be aÂ coordinating agency for PAUD . Â If the process of implementation of non-formal should improve, then the following actions had to be takenÂ (1)Â to upgrade PAUD teachers to the university graduate (S1) level. (2) To persuade communitiesÂ to also be involved in the control / monitoring, assessment, decision-makingÂ and implementation of PAUD. There should also be additional funding to increase the facilities and infrastructure.Â Keywords: Implementation, Non Formal Education, Early Childhood (PAUD)