EVALUASI PENERAPAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) DI RSUD DR MOEWARDI SURAKARTA - Sri Wahnyuningsih Nugraheni (Universitas Duta Bangsa Surakarta, 2015)
Salah satu kebijakan kesehatan dari pemerintah pusat adalah Jaminan Kesehatan nasional (JKN). Sebagai sebuah kebijakan nasional, maka wajib diterapkan di seluruh fasilitas kesehatan di Indonesia. Pada awal penerapan JKN, Pemerintah Kota Surakarta belum sepenuhnya menerima integrasi kepesertaan PKMS menjadi kepesertaan JKN. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi penerapan JKN di RSUD Dr. Moewardi Surakarta berdasarkan aspek kepersertaan, aspek pelayanan kesehatan, dan aspek tarif pelayanan kesehatan sehingga dapat mengidentifikasi masalah dalam penerapan JKN dan mengidentifikasi langkah-langkah yang dilakukan oleh RSUD Dr. Moewardi Surakarta dalam mengatasi masalah penerapan JKN. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah RSUD Dr. Moewardi Surakarta melayani semua jenis pasien jaminan kesehatan, baik dari JKN, PKMS, maupun jaminan kesehatan komersial lainnya. RSUD DR. Moewardi Surakarta menyediakan jenis pelayanan dan kelas perawatan sesuai dengan premi masing-masing jaminan kesehatan dan menggunakan sistem case-mix (sistem INA CBG’s). Permasalahan yang timbul dari penerapan JKN di RSUD DR. Moewardi Surakarta meliputi bangsal perawatan kelas III sering penuh, adanya batasan-batasan jenis pelayanan untuk tiap jenis jaminan kesehatan, dan adanya obat yang tidak termasuk kedalam Fornas. Permasalahan dapat diatasi dengan kebijakan: adanya antrian di IGD, adanya edukasi kepada pasien dengan lebih dari satu jaminan kesehatan, dan adanya prinsip gotong royong dalam pelayanan dan tarif pelayanan kesehatan bagi pasien peserta JKN. Saran yang dapat diberikan oleh peneliti untuk RSUD Dr. Moewardi Surakarta adalah adanya tim audit internal rumah sakit yang khusus menangani permasalahan yang berhubungan dangan JKN dan jaminan kesehatan lainnya, sehingga dapat dengan cepat mendeteksi dan mengatasi permasalahan yang timbul.Kata kunci : aspek kepesertaan, aspek pelayanan kesehatan, aspek tarif pelayanan, Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)