TINJAUAN YURIDIS SENGKETA KEWENANGAN PEMBERIAN IZIN PENGELOLAANKEBUN BINATANG SURABAYA - ANDIANTONO, ALFA (Universitas Negeri Surabaya, 2014)
AbstrakSaat ini Kebun Binatang Surabaya merupakan salah satu kebun binatang yang membahayakan bagi satwayang ada didalamnya Hal itu terjadi karena adanya tarik ulur dalam hal pemberian kewenangan pengelolaanKebun Binatang Surabaya. Tarik ulur tersebut timbul dari sengketa kewenangan pemberian izin pengelolaanlembaga konservasi antara lembaga negara di pusat dengan lembaga negara di daerah dalam pemberian izinpengelolaan lembaga konservasi kepada pihak – pihak yang berhak mengelola yang ada dalam Permenhut No:P.31/MENHUT-II/2012 tentang Lembaga Konservasi, memang pada kewenangan pengelolaan lembagakonservasi untuk kepentingan umum (kebun binatang) terdapat aturan kewenangan pengelolaannya akan tetapimasih saja timbul sengketa antar pihak yang mengklaim berwenang untuk memberikan izin mengelolanya. Olehkarenanya, dalam penelitian ini, penulis mengangkat 2 (dua) permasalahan yaitu mengenai mengapa terjaditarik-menarik kewenangan pemberian izin pengelolaan Kebun Binatang Surabaya dan bagaimanakahpenyelesaian sengketa kewenangan pemberian izin mengelola dalam hal pengelolaan Kebun Binatang Surabaya.Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang mana data dalam penulisan ini diperolehberdasarkan studi kepustakaan dan beberapa fakta lapangan yang berkaitan dengan sengketa kewenanganpemberian izin pengelolaan kebun binatang surabaya menurut Undang-Undang yang mengaturnya. Penulismenginventarisasi regulasi dan konsep-konsep yang berkaitan dengan materi dan permasalahan yang dikaji.Kandungan dari bahan hukum tersebut selanjutnya dianalisis dengan menggunakan pendekatan perundangundangan,konsep, dan sejarah untuk mendapatkan sebuah konklusi.Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penyebab terjadinya konflik kewenangan pemberian izinpengelolaan yang terjadi pada Kebun Binatang Surabaya adalah pada kewenangan di bidang kehutanan olehpemerintah pusat yang diwakili oleh Kementerian Kehutanan, yang dalam urusan kewenangan pemberian izinpengelolaan lembaga konservasi yang ternyata kewenangannya tidak terbatas hanya pada penetapan kebijakanstandar, prosedur dan ketentuan teknisnya, akan tetapi juga mencakup penyelenggaraan pemberian izinpengelolaan lembaga konservasi (Kebun Binatang Surabaya), serta terdapat beberapa penyelesaian sengketakewenangan pemberian izin lembaga konservasi dalam hal pengelolaan Kebun Binatang Surabaya yaitu dapatmelalui judicial review kepada Mahkamah Agung atau melalui pejabat yang berada diatas kedua belah pihakyang bersengketa yaitu Presiden.Kata Kunci: Pengelolaan, Kebun binatang surabaya, Kewenangan, Izin, SengketaAbstractNowadays surabaya zoo becomes one of the most unsafe zoos which threaten the animals. It happenedbecause there is a conflict in granting management authority of Surabaya Zoo. This conflict causes authoritydispute that involve central state institution and regional state institution in granting management authoritybased on Permenhut No : P.31/MENHUT-II/2012 (Minister of Forestry Regulation) concerning conservationinstitue. Actually there's a regulation about conservation institute, which already has the authority to managepublic facility (such as zoo), but in fact this dispute still occurs between parties which has competency to thisauthorization. Therefore, in this research the writer proposes two problems , they are first is why does conflicthappen in granting management authority of Surabaya Zoo and second is what is the solution to solve thisproblem.This is normative research, in which the data used based on literature and some real fact that related togrant management authority of Surabaya Zoo according to the applied regulation. The writer inventoriesregulation and concepts which relate to material and problem studied. Contents adapted from regulation will beanalyzed using regulation, concept, and historical approach to get the conclusion.The result shows that dispute in granting management authority of Surabaya Zoo on centralgovernment side, represented by Minister of Forestry, which has authority in granting management permissionnot only establish the policy of standart, procedure and technical procedure, but also granting managementpermission of Surabaya Zoo. This research also give some solutions as problem solving which is solved byjudicial review to Mahkamah Agung or Precident who has the authority to solve this problems.Keywords : Management, Surabaya zoo, Authority, License, Dispute