SISTEM NOKEN DALAM PEMILUKADA PROVINSI PAPUA (ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 14/PHPU.D-XI/2013 MENGENAI PERSELISIHAN HASIL PEMILUKADA PROVINSI PAPUA TAHUN 2013) - SASTIKA, DENNYS (Universitas Negeri Surabaya, 2014)
Pemilihan umum secara langsung merupakan salah satu bentuk demokrasi sebagai wujud dari kedaulatan rakyat. Dalam pemilu di Indonesia dikenal adanya asas-asas pemilu, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Masyarakat di daerah pegunungan Papua memiliki cara tersendiri dalam melaksanakan pemilihan umum, yaitu dengan menggunakan sistem Noken yang tidak sesuai dengan asas-asas pemilu yang telah ditetapkan tersebut. Hal tersebut tentu saja menimbulkan permasalahan secara yuridis. Di sisi lain Mahkamah Konstitusi melalui putusan nomor 14/PHPU.D-XI/2013 tentang Perselisihan Hasil Pemilukada Provinsi Papua tahun 2013, menyatakan bahwa penggunaan sistem Noken dalam pemilihan umum kepala daerah tersebut adalah sah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui substansi putusan Mahkamah Konstitusi tentang penggunaan sistem Noken dalam putusan nomor 14/PHPU.D-XI/2013 tentang Perselisihan Hasil Pemilukada Provinsi Papua. Disamping itu penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui apakah penggunaan sistem Noken dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 14/PHPU.D-XI/2013 sesuai dengan ketentuan pasal 18B UUD 1945. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan juga pendekatan konseptual. Pada akhirnya penelitian ini menyimpulkan bahwa penggunaan sistem Noken dalam pemilukada provinsi Papua tetap sah, karena cara seperti itulah yang digunakan dalam dalam berbagai pemilu sebelumnya. Mahkamah Konstitusi menghargai dan memahami nilai budaya yang hidup di lingkungan masyarakat Papua yang khas dalam penyelenggaraan pemilu, karena jika dipaksakan pelaksanaan pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikhawatirkan akan timbul konflik antar kelompok-kelompok masyarakat di Papua. Selanjutnya Konstitusi sebagai sumber hukum tertinggi memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya sesuai dengan pasal 18B ayat (2) UUD 1945. Kata Kunci : Noken, Pemilukada, PHPU Abstract An direct general election is one of the forms of democracy conducted as an expression of citizen’s existance. In Indonesia, there are some basic principles in general election. They are, direct, general, free, confidential, honest, and fair. People living in remote areas, especially in mountain range, have their own system to conduct an election. This system is known as Noken. As stated above, this system does not seem to be in line with the basic principle of general election. This can create juridical problems. In the other hand, according to Constitutional Court Verdict number 14/PHPU.D-XI/2013 concerning the lawsuit in the result of local election stated that the use of Noken system in local election is somehow considered legal. The aims of this research are to investigate the substance of Constitutional Court Verdict number 14/PHPU.D-XI/2013 concerning the lawsuit in the result of local election in the province of Papua. Moreover, this research also aims to investigate whether the use of Noken system is in line with article number 18B Indonesia Constitution.The research method of this study is normative. While the approach used in this research are conceptual approach and statute approach. The results of this research conclude that the use of Noken system in the regional election of Papua province is legal because the same system was used in the previous election. The Constitutional Court appreciates and understands the value of Papua’s culture in conducting an election. The goverment cannot suppress the act to be obeyed by the people in Papua because it may create a conflict between them. Therefore, Constitution as the highest source of law gives an admittance and protection to the traditional society and their rights as stated in article number 18B Indonesia Constitution. Keywords : Noken, Local Election, General Election Result Disputes