Tinjauan Yuridis Mengenai Perjanjian Pemagangan Tidak Tertulis (Studi Kasus Di PT. Putra Mandiri Intipack) - PUSPITASARI, MERISA (Universitas Negeri Surabaya, 2014)
Pembangunan di bidang ketenagakerjaan dilakukan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja sehingga akan semakin meningkatkan pembangunan nasional. Pembangunan di bidang ketenagakerjaan salah satunya dilaksanakan dengan pemagangan. Pemagangan dilaksanakan antara pengusaha dengan tenaga kerja program pemagangan dengan didasari suatu perjanjian tertulis. Perjanjian pemagangan yang dibuat tidak tertulis akan berakibat status tenaga kerja program pemagangan berubah menjadi pekerja/buruh biasa di sebuah perusahaan. Tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk menganalisis akibat hukum dari perjanjian pemagangan yang dibuat tidak tertulis di PT. Putra Mandiri Intipack menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta status apakah yang akan diterima oleh tenaga kerja program pemagangan bila perjanjian pemagangannya tidak tertulis. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Jenis bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini dengan menggunakan metode preskriptif. Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh, dapat disimpulkan secara garis besar bahwa pemagangan di PT. Putra Mandiri Intipack yang tidak didasarkan atas perjanjian pemagangan tertulis adalah batal demi hukum. Akibat hukum dari tidak tertulisnya perjanjian tersebut adalah status tenaga kerja program pemagangan berubah menjadi pekerja/buruh biasa di sebuah perusahaan, dalam hal ini yakni Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Kata Kunci : Tenaga Kerja Program Pemagangan, Perjanjian Tidak Tertulis, PKWT Abstract Development in the field of manpower to improve the quality of the labor that will increase the national development. One of them with apprenticeship. Apprenticeship labor performed by an apprenticeship program to gain skills and experience in the world of work. Apprenticeship conducted between employers and labors with the apprenticeship program is based on a written agreement. Apprenticeship unwritten agreement will be make the labors status change to be a labor at a company. The purposes of the research are to analyze the legal consequenses of apprenticeship unwritten agreement in PT. Putra Mandiri Intipack according to law number 13 year 2003 concerning manpower, then what is the status to be received by apprenticeship labor if it is using unwritten apprenticeship agreement. This research is a normative legal research. The approach uses are statute approach and conceptual approach. The type of legal materials use the primary, secondary and tertiary legal materials. Collection method of legal materials in this research are using study of library on legal materials. Legal material processing techniques in the research are the selection of primary, secondary and tertiary legal materials. Technical analysis of legal materials in this research by using prescriptive. Based on the research results that have been obtained, it can be concluded that in general terms that apprenticeship in PT. Putra Mandiri Intipack are based apprenticeship unwritten agreement is null and void. The legal consequences of the unwritten agreement is apprenticeship labor status change to be a labor at PT. Putra Mandiri Intipack, in this case become Labor Agreement Specific Time. Keywords : Apprenticeship Labor, Unwritten Agreement, Labor Agreement Specific Time