ANALISIS YURIDIS SENGKETA PENETAPAN CALON KEPALA DAERAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2015Â PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 - SETIAWAN, PANDU (Universitas Negeri Surabaya, 2015)
Sengketa administrasi merupakan salah satu masalah yang senantiasa muncul dalam penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia, terlebih lagi pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah. Mekanisme penyelesaian terhadap permasalahan ini, terkadang terjadi tumpang tindih di antara lembaga peradilan, khususnya antara Mahkamah Konstitusi dan Pengadilan Tata Usaha Negara. Sehingga masalah ini penting untuk dibahas karena beberapa alasan. Dalam Pasal 157 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 juncto Undang-undang 8 Tahun 2015 menyebutkan bahwa