PROBLEMATIKA YURIDIS PASAL 201 AYAT (9) UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA - KUSUMA RAHAYU, WIDYANTI (Universitas Negeri Surabaya, 2016)
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masalah baru yang muncul dari Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, danWalikota. Pasal 201 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 yang menyatakan tentang pemilihan kepala daerah serentak. Pada bulan Desember 2015 pemilihan kepala daerah serentak pertama kali dilaksanakan. Pada pemilihan tersebut ada tiga kabupaten yang sampai saat ini belum mempunyai kepala daerah definitif. Kekosongan jabatan tersebut diisi oleh Penjabat Kepala Daerah sementara. Hal tersebut diatur oleh Pasal 201 ayat (9) Undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Penjabat kepala daerah yang mengisi jabatan kepala daerah definitif di tiga kabupaten tersebut mempunyai kewenangan serta fungsi yang cukup kompleks. Hal tersebut diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2009 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Secara yuridis diatur jelas oleh Pasal 132A ayat (1). Tujuan penelitian ini untuk menganalisis kewenangan dan fungsi penjabat kepala daerah yang mengisi jabatan kepala daerah yang habis masa jabatannya. Penelitian ini menggunakan metode peneltian hukum normatif. Penelitian Hukum normatif merupakan penelitian yang berdasarkan norma dan kaidah dari peraturan perundang-undangan. Sumber utama dari penelitian ini adalah Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Kewenangan dan Fungsi dari penjabat kepala daerah dan Kepala daerah definitif memiliki perbedaan. Kewenangan dan Fungsi dari kepala daerah diatur dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 65. Kewenangan dan Fungsi dari Penjabat kepala daerah diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 2009 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pasal 132A ayat (1). Setelah dibandingkan antara kewenangan dan fungsi dari penjabat kepala daerah dan kepala daerah definitif ternyata ada perbedaan. Hal tersebut terdapat pada beberapa point. Salah satunya adalah bahwa penjabat kepala daerah tidak boleh membuat kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan kepala daerah sebelumnya. Penjabat kepala daerah tidak boleh merubah pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ditinggalkan kepala daerah sebelumnya. Hal tersebut menjadikan Kewenangan dan Fungsi penjabat Kepala Daerah tidak seluas Kewenangan dan Fungsi kepala Daerah definitif. Hal ini merujuk pada simpulan bahwa adanya kekosongan hokum tentang kewenangan dan fungsi dari penjabat kepala daerah yang mengisi jabatan kepala daerah yang habis masa jabatannya. Adanya alasan tersebut seharusnya perlu adanya konstruksi hukum guna menjadikan pijakan pemerintah dalam membuat peraturan yang mengatur hal tersebut. Kata kunci:Penjabat Kepala Daerah, Kewenangan Kepala Daerah, Fungsi Kepala Daerah Abstract This research is based on a new problem Act No. 10 of 2016 on the election of Governors, Regents and Mayors. Article 201 paragraph (1) of Law No. 10 of 2016 which states on the local elections simultaneously. In December 2015 the local elections first held simultaneously. At the election there are three districts that until now has not had a definitive regional head. Vacancies are filled by the Acting Regional Head while. It is governed by Article 201 subsection (9) of the Act number 10 of 2016 on the election of Governors, Regents and Mayors. Acting head of the region to fill the position of head definitive areas of these three districts have the authority and functions that are quite complex. It is regulated by Government Regulation No. 49 of 2009 regarding the Election, Legalization, Appointment and Dismissal of Regional Head and Deputy Regional Head. Legally regulated clearly by Article 132A paragraph (1). This research uses normative legal research. Normative Legal Research is a research-based norms and rules of the legislation. Legal materials of this research is Act No. 10 Of 2016 regarding the Election of governors, regents and mayors. The purpose of this study to analyze the authority and functions of the acting head of the region that fills the position of head of the outgoing area. This research uses a prescriptive analysis, which is intended to provide arguments on the results of research conducted by researchers. The result of this research Authority and functions of the acting head of the region and the head region has a definitive differences. The powers and functions of the head are set out in Act No. 23 of 2014 Header halaman genap: Nama Jurnal. Volume 01 Nomor 01 Tahun 2012, 0 - 216 on Regional Government Article 65. The Authority and functions of the acting head of the region governed by Government Regulation No. 49 of 2009 regarding the Election, Legalization, Appointment and Dismissal of Regional Head and Deputy Regional Head Article 132A paragraph (1). A comparison between the authority and functions of the acting head of regional and local leaders definitive turns out there are differences. It was there at some point. One is that the acting head of the region should not be a policy that is contrary to the policy of the previous head of the region. The acting head of the region must not change the leadership of the regional work units (SKPD) left by previous regional head. This makes the authority and function of the acting Head of the Region did not wide powers and functions of Regional head definitive. This based on to the conclusion that the existence of a legal vacuum on the authority and functions of the acting head of the region that fills the position of head of the outgoing area. The existence of these reasons should the need for legal construction in order to make the government footing in making the rules that govern it. Keywords: Acting Head of the Regional Authority Regional Head, Regional Head Function