PENEGAKAN HUKUM PASALÂ 4 AYAT (1) UNDANG - UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI OLEH POLRESTABES SURABAYA - Ashardhita, Putri (Universitas Negeri Surabaya, 2017)
Abstrak Penelitian ini dilatarbelakangi dengan maraknya kasus pemerkosaan dan tindakan asusila baik dilakukan oleh orang dewasa maupun anak dibawah umur di Kota Surabaya. Maraknya kasus tersebut disebabkan oleh banyaknya beredar gambar dan cerita yang berbau porno baik dari media cetak maupun media online. Beredarnya secara luas hal – hal yang berbau porno tersebut menjadi faktor utama terjadinya kasus pemerkosaan ataupun tindakan asusila, dalam undang-undang nomor 44 tahun 2008 pasal 4 tentang pornografi dijelaskan tentang bagaimana pornografi dilarang keras. Larangan tersebut tidak menjadi penghalang bagi pelaku tindak pidana pornografi. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana upaya preventif, dan upaya represif, serta hambatan Polrestabes Surabaya dalam menegakkan pasal 4 ayat (1) Undang - Undang Pornografi. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis sosiologis. Data dikumpulkan dengan wawancara langsung dengan polisi di Polrestabes Surabaya dan Pedagang di sepanjang jalan Semarang. Data dianalisis secara deskriptif dan kualitatif untuk menjelaskan dan mendeskripsikan penegakan hukum tentang pornografi di Polrestabes Surabaya serta hambatannya. Penegakan hukum pornografi secara preventif yang dilakukan oleh Polrestabes Surabaya adalah memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang bahayanya tindak pidana pornografi, polisi juga bekerjasama Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Pemerintah Kota Surabaya, Komando Rayon Militer (Koramil), dan Kelurahan untuk menegakkan Undang – Undang Pornografi. Sedangkan untuk tindakan represif yang dilakukan oleh Polrestabes Surabaya sudah sesuai dengan KUHAP. Hambatan yang ditemukan adalah kurangnya kesadaran hukum masyarakat terhadap pornografi, keterbatasan sumber daya manusia Polrestabes Surabaya, dan minimnya fasilitas teknologi milik Polrestabes Surabaya. Kata Kunci : Penegakan Hukum, Tindak Pidana Pornografi, Media Cetak