ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN PELAKSANA TUGAS GUBERNUR MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN - YANTO, PUJI; WIDODO, HANANTO (Universitas Negeri Surabaya, 2017)
Abstrak Kontroversi keputusan yang dikeluarkan oleh Pelaksana Tugas Gubernur (Plt. Gubernur) DKI Jakarta yaitu Sumarsono bermula ketika beliau menandatangani APBD. Sumarsono menandatangani APBD atas dasar Pasal 9 ayat (1) huruf d Permendagri No. 74/2016 tentang Cuti di Luar Tanggungan Negara Bagi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota. Menurutnya, pasal tersebut memberikan kewenangan untuk mengubah APBD. Pelaksana tugas mendapatkan kewenangan melalui mandat. Menurut Pasal 14 ayat (7) Undang-Undang No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan bahwa â€œBadan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh Wewenang melalui Mandat tidak berwenang mengambil Keputusan dan/atau Tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi, kepegawaian, dan alokasi anggaran.â€. APBD merupakan tindakan strategis mengenai alokasi anggaran. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kewenangan Plt. Gubernur menurut peraturan perundang-undangan dan implikasi dari keputusan dan/atau tindakan yang diambil. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum serta teknik analisis bahan hukum dengan cara melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menujukkan bahwa APBD yang ditandatangani oleh Sumarsono tetap sah karena Plt. Gubernur berwenang menandatangani APBD setelah mendapat persetujuan tertulis dari Mendagri. Perluasan kewenangan yang dicantumkan dalam Permendagri No. 74/2016 merupakan langkah diskresi Mendagri. Langkah diskresi Mendagri bertujuan agar roda pemerintahan berjalan dengan lancar, karena terjadi kekosongan jabatan pada saat APBD harus disahkan. Diskresi yang diambil oleh Mendagri berpotensi menimbulkan tindakan penyalahgunaan wewenang. Implikasi dari penelitian ini adalah apabila APBD disahkan oleh Pejabat yang tidak berwenang, maka APBD tersebut tidak sah setelah resmi dibatalkan. Ada dua mekanisme pembatalan perda, yakni Judicial Review dan Executive Review. a) Judicial Review dilakukan oleh Mahkamah Agung. Pembatalan ini dilakukan dengan cara uji materiil, yang merupakan salah satu cakupan judicial review. Hak uji materiil merupakan hak Mahkamah Agung untuk menilai materi muatan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. b) Executive Review dilakukan oleh menteri atau gubernur. Untuk perda kabupaten/kota yang bertentangan dengan perda provinsi, Gubernur berwenang membatalkan perda kabupaten/kota tersebut dengan keputusan Gubernur. Kata Kunci: pelaksana tugas gubernur, kewenangan, diskresi Abstract Decision controversy issued by the Action Governor of DKI Jakarta (Act. Governor) Sumarsono started when he signed the annual budgets. Sumarsono signed the annual budgets on the basis of Article 9 Paragraph (1) Sub-Paragraph d of Permendagri number 74/2016 about Leave Out of State Dependence For Governors and Deputy Governors, Regents and Deputy Regents, and Mayors and Deputy Mayors. According to him, the article gives the authority to change the annual budgets. Executing tasks get authority through mandate. Based on article 14 paragraph (7) of Law number 30/2014 about Administration of Governments states that