ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SURABAYA NOMOR 0122/PDT.G/2014/PN.SBY TENTANG PETITUM YANG TIDAK JELAS DALAM JUAL BELI HAK ATAS TANAH DI BAWAH TANGAN - MIFTAHUL JANNAH, INTAN; , TAMSIL (Universitas Negeri Surabaya, 2018)
Abstrak Perjanjian merupakan suatu perbuatan hukum yang dibuat oleh dua pihak sebagai para pihak dan dalam pembuatan suatu perjanjian agar dapat mengikat para pihak, maka perjanjian itu harus memenuhi syarat sahnya perjanjian yang ditentukan dalam suatu peraturan perundang-undangan. Selain harus memenuhi syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam suatu perundang-undangan, dalam perjanjian-perjanjian tertentu harus juga dipenuhi suatu formalitas yang telah diatur dan ditentukan oleh undang-undang. Salah satu perjanjian yang memerlukan suatu formalitas tertentu yang telah ditentukan oleh undang-undang adalah perjanjian untuk mengalihkan hak atas tanah. Melalui suatu perjanjian berupa pengalihan hak atas tanah, maka terjadilah peralihan hak atas tanah dari pihak yang satu kepada pihak yang lain. Namun dalam praktek jual beli hak atas tanah pada kehidupan masyarakat di Indonesia masih banyak yang hanya dituangkan dalam akta di bawah tangan yang tentunya tidak memenuhi ketentuan formalitas yang telah ditentukan dalam suatu peraturan perundang-undangan. . Metode penelitian ini adalah metode penelitian normatif, yang mengkaji sebuah putusan bernomor 0122/Pdt.G/2014/PN.Sby tentang petitum yang tidak memberi kepastian hukum terhadap jual-beli hak atas tanah di bawah tangan. Pada penelitian ini, penulis mempergunakan dua macam pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Hasil penelitian ini adalah bahwa Putusan Nomor 0122/Pdt.G/2014/PN.Sby termasuk dalam jenis petitum yang tidak jelas (kabur), sebab apa yang diputus Hakim (dalam amar putusan) dan petitum Pengugat (dalam surat gugatan) tidak sejalan dengan kondisi nyata serta dirasa tidak efisien oleh penulis. Hal ini ditunjukkan dengan diputuskannya pihak tergugat tetap menghadap ke PPAT bersama dengan penggugat. Sedangkan akibat hukum yang timbul pada Putusan Nomor 0122/Pdt.G/2014/PN.Sby yaitu sebuah ke-tidakpastian hukum bagi penggugat. Sikap tergugat yang tidak koperatif akan menghambat penggugat dalam melakukan perbuatan hukum balik nama atas tanah dan bangunan hak milik no.8 dengan luas 185 m2 di lingkungan tambak wedi, kota Surabaya. Kata kunci: petitum, hak atas tanah, di bawah tangan Abstract Agreement is a legal act which is created by two parties and in the making of an agreement in order to bind the parties, then the agreement should meet the validity of the agreement specified in the legislation. Not only complying the validity of agreement that set out in a legislation, certain agreements must also be fulfilled a formality which has been regulated and determined by law. One of the agreement that requires a certain formality prescribed by law is agreement to transfer the right of land. Through an agreement in the form of transfer of land rights, there is a transfer of land rights from one party to another. But, in the practice of sale and purchase in Indonesian people’s life is still much that is poured in the deed under the counter that do not meet the formalities specified in the legislation., which examines a verdict. This research method is method normative research, 0122/Pdt.G/2014/PN.Sby regarding a petition that does not provide legal certainty of the sale of land rights under the counter. In this research, the author uses two approaches, those are: approach of legislation and approach of concept. The result of research is the verdict number 0122/Pdt.G/2014/PN.Sby is included in the type of petition that is not clear (blurred), because the Judge decision (in the verdict) and the plaintiff’s petition (in the lawsuit) was not in line with the real condition and felt inefficient by the author. This is indicated by the decision of the defendant to continue facing PPAT together with the plaintiff. While, the legal consequences of decision number 0122/Pdt.G/2014/PN.Sby is a legal uncertainty by the plaintiff. Uncooperative defendant’s attitude will prevent the plaintiff from performing legal acts behind the name of lands and buildings number 8 with an area of 185 m2 in the area of Tambak Wedi, Surabaya. Keywords: petition, land rights, under counter