PENEGAKAN HUKUM PASAL 69 UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN TERKAIT PERSYARATAN KERJA PADA ANAK (STUDI PADA PENARI KESENIAN JARAN KENCAK DI KABUPATEN PROBOLINGGO) - ULVA DWI SEPTIYOWATI, LIDYA; RUSDIANA, EMMILIA (Universitas Negeri Surabaya, 2018)
Abstrak Pekerja anak merupakan fenomena rumit yang membutuhkan respon yang komprehensif. Pemerintah mencanangkan Indonesia bebas pekerja anak pada Tahun 2022 dengan motto â€œFuture Without Child Labourâ€. Permasalahan pekerja anak diatur dalam Pasal 68 sampai Pasal 75 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Salah satu cara mengentaskan pekerja anak yaitu diperlukan pelaksanaan syarat kerja bagi pekerja anak sesuai dengan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.Fenomena pekerja anak terjadi pada Grup Kesenian Jaran Kencak yang berkembang di daerah Pendalungan, salah satunya yaitu Kabupaten Probolinggo.Masalah dalam penelitian ini yaitu mengenai penegakan Pasal 69 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terkait dengan persyaratan kerja bagi anak sebagai penari kesenian Jaran Kencak di Kabupaten Probolinggo dan hambatan yang dihadapi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Probolinggo dalam penegakan Pasal 69 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis penegakan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terkait dengan persyaratan kerja bagi anak sebagai penari kesenian Jaran Kencak di Kabupaten Probolinggo dan Untuk menganalisis hambatan yang dihadapi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Probolinggo dalam penegakan Pasal 69 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.Metodepenelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah empiris atau yuridis sosiologis. Penelitian dilakukan di Desa Besuk, Kecamatan Bantaran, Kabupaten Probolinggo dan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Probolinggo. Teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Informan dari penelitian ini adalah Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Syarat Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Probolinggo, Pimpinan Grup Kesenian Jaran Kencak Rukun Karya Junior, dan pekerja anak dalam Grup Kesenian Jaran Kencak Rukun Karya Junior. Teknik analisis data bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan kualitatif.Hasil penelitian ini dapat disimpulkan menjadi dua simpulan. Pertama penegakan hukum mengenai syarat kerja oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Probolinggo belum terlaksana sepenuhnya, yaitu terhadap pekerja anak pada bidang informal karena posisinya yang sulit terdeteksi. Kedua, hambatan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Probolinggo dalam penegakan Pasal 69 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu hambatan internal dan hambatan eksternal. Hambatan internal yaitu dari segi anggaran, sarana dan prasarana, hubungan antar bidang dan jumlah anggota, sedangkan hambatan eksternal yaitu dari segi masyarakat dan budaya. Saran dari peneliti kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Probolinggo yaitu jemput bola mencatat usaha yang belum terdaftar dan melakukan pengecekan usia pekerja didalamnya. Kata Kunci :Pekerja Anak, Syarat Kerja, Jaran Kencak, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Abstract Child labor is a complex phenomenon that requires a comprehensive response. The government declared Indonesia free of child labor in 2022 with the motto