TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG TERHDAP UJI MATERIL PASAL 4 AYAT (4) PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 20 TAHUN 2018 - EDY PRATAMA, RENDRA; WIDODO, HANANTO (Universitas Negeri Surabaya, 2019)
Abstrak Badan Pengawas Pemilu mencatat setidaknya terdapat 200 mantan pelaku korupsi yang mendaftar menjadi calon legislatif untuk pemilu 2019, sekitar 36 di antara mereka diloloskan oleh Badan Pengawas Pemilu, meski saat itu MA belum membatalkan PKPU 20/2020. Peraturan PKPU No 20 Tahun 2018 yang melarang mantan koruptor menjadi calon legislatif ialah salah satu cara negara dalam bertindak luar biasa melawan koruptor agar tak lagi dapat mengelola negara melalui pintu lembaga perwakilan di DPR dan DPRD. Karena itu, dalam batas penalaran hukum yang progresif-responsif, sesungguhnya peraturan Komisi Pemilihan Umum yang dibatalkan Mahkamah Agung ini tidak bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi RI No 4/PUU-VII/2009 dan Putusan Mahkamah Konstitusi RI No 46/PUU-XIII/ dan Pasal 240 UU No 7/2017 tentang Pemilu. Tujuan penelitian ini antara lain untuk mengetahui latar belakang pengaturan Pasal 4 ayat (3) PKPU Nomor 20 Tahun 2018 serta kedudukannya dalam hierarki peraturan perundang-undangan, serta untuk mengetahui kesesuaian proses pembentukan Pasal 4 ayat (3) PKPU Nomor 20 Tahun 2018 telah memenuhi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Penelitian hukum ini termasuk jenis penelitian hukum normatif. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah conseptual approach dan statute approach. Jenis bahan hukum penelitan ini terdiri dari pendekatan hukum primer, sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum sesuai dengan pendekatan penelitian ini adalah mencari dan mengumpulkan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemilu kemudian dianalisa secara kualitatif. Latar belakang munculnya norma sebagaimana dalam Pasal 4 ayat (3) PKPU Nomor 20 Tahun 2018, KPU telah memenuhi legitimasi hukum (landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis). Kedudukan Pasal 4 ayat (3) PKPU Nomor 20 Tahun 2018 ketika hanya melihat sifat lembaganya yang independen serta kewenangannya, pasal tersebut tidak melanggar suatu aturan apapun, sehingga patut diterima oleh hukum. Namun, mengingat hierarki peraturan perundang-undangan, pasal tersebut jelas tidak mematuhi aturan pembentukan peraturan perundang-undangan. Sebab, Pasal 4 ayat (3) PKPU Nomor 2 Tahun 2018 telah memuat norma yang tidak memiliki celah dari norma umumnya dalam Undang-Undnag Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang diadopsi secara umum oleh PKPU Nomor 20 Tahun 2018, dan secara khusus oleh Pasal 4 ayat (3) PKPU Nomor 20 Tahun 2018, tidak utuh. Secara formil, asas yang tidak cukup terpenuhi ialah kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan Pasal 4 ayat (3) PKPU Nomor 20 Tahun 2018. Prinsipnya peraturan tersebut hanya menyelenggarakan suatu urusan pemerintahan berdasarkan fungsi yang diberikan oleh undang-undang. Kata kunci: pemilu, pertimbangan hakim, KPU Abstract The Election Supervisory Agency noted that there were at least 200 former corruptors who registered as candidates for the 2019 election, around 36 of them were passed by the Election Supervisory Body, although at that time the Supreme Court had not canceled PKPU 20/2020. PKPU Regulation No. 20 of 2018 which prohibits former corruptors from becoming legislative candidates is one of the ways in which the state acts extraordinarily against corruptors so that they can no longer manage the country through the door of representative institutions in the DPR and DPRD. Therefore, within the limits of progressive-responsive legal reasoning, the actual regulation of the Election Commission that was annulled by the Supreme Court does not conflict with the Constitutional Court Decision No 4 / PUU-VII / 2009 and the Constitutional Court Decision No 46 / PUU-XIII / and Article 240 of Law No. 7/2017 concerning Elections. The purpose of this study is to find out the background of the regulation of Article 4 paragraph (3) PKPU Number 20 of 2018 and its position in the hierarchy of laws and regulations, as well as to determine the suitability of the process of forming Article 4 paragraph (3) of PKPU Number 20 of 2018 fulfilling the principle -asas formation of laws and regulations. This legal research is a type of normative research. The approach used in this research is the conceptual approach and statute approach. This type of legal research material consists of primary, secondary legal approaches. The technique of collecting legal materials in accordance with this research approach is to search for and collect legislation related to elections and then be analyzed qualitatively. The background to the emergence of norms as in Article 4 paragraph (3) PKPU Number 20 Year 2018, KPU has fulfilled legal legitimacy (philosophical, sociological and juridical basis). Position of Article 4 paragraph (3) of PKPU Number 20 of 2018 when only seeing the nature of its independent institution and its authority, the article does not violate any regulation, so it should be accepted by law. However, given the hierarchy of legislation, the article clearly does not comply with the rules for the formation of legislation. Because Article 4 paragraph (3) PKPU Number 2 of 2018 contains a norm which does not have a gap from the general norm in Law Number 7 of 2017 concerning General Elections. The principles of the formation of laws and regulations adopted in general by PKPU Number 20 of 2018, and specifically by Article 4 paragraph (3) of PKPU Number 20 of 2018, are incomplete. In formal terms, the principle which is not sufficiently fulfilled is the suitability between types, hierarchy, and material content of Article 4 paragraph (3) PKPU Number 20 Year 2018. The principle of this regulation is only to carry out a government affair based on the functions given by the law. Keywords: general election, judges consideration, general election commissions