STUDI KOMPARATIF UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBAJAKAN SOFTWARE DI MATARAM - Dipayana, I Gde Sindu Candika (Prodi Hukum Agama Hindu Jurusan Dharma Sastra STAHN Gde Pudja Mataram, 2019)
Pembajakan bagi sebagian besar masyarakat adalah hal yang biasa terjadisecaraumum. Namun bagi seorang pencipta yang telah mencurahkan segenap kemampuannyauntuk menciptakan sebuah karya tentu sangat merasa dirugikan akan adanya perilakupembajakan. Khususnya dalam pembajakan software, software yang bernilai komersiltinggi dan dap at memberikan keuntungan bagi penciptanya, ternyata tidak mendapatapresiasi dari masyarakat. Menyadari hal tersebut, pemerintah mengundangkan UndangUndang Nomor 28 T ahun 2014 Tentang Hak Cipta ( UUHC), H asilnya telah banyakpelanggar hak c ipta yang disere t ke meja h ijau. D alam perspektif Agama Hindu masalahhak cipta telah lama menjadi pole mik tersendiri. Aturan tentang hak c ipta dalam AgamaH indu memang tidak banyak ditemui sehingga menjadi dasar dilakukannya penelitian in,yakni mengkaitkan pelanggaran h ak c ipta berdasarkan UUHC dengan Hukum Hindu.Penelitian ini bertujuan mengetahui upaya penegakan hukum aparat kepolisianterhadap tindak pidana pembajakan software . Serta untuk mengetahui kendala kendalayang dihadapai aparat kepolisian dalam upaya penega kan hukum terhadap tindak pidanapembajakan softwareHasilpenelitian menunjukkan bahwa ( Bentuk upaya penegakan hukum yangdilaksanakan aparat kepolisian adalah dengan me lakukan operasi dan pemeriksaan.O perasi ini dilakukan di tempat tempat yang diketahui berpotensi terjadi tindak pidanapelanggaran hak cipta. Modus pembajakan software seper ti internet piracy ataupembajakan melalui media internet masih di luar jangkauan aparat kepolisian karenakurangnya sumber daya aparat kepolisian. Sementara itu kurang intensifnya operasi danpemeriksaan yang dilakukan menyebabkan tidak diterapkannya sank si pidana terhadappelaku tindak pidana pelanggaran hak cipta sehingga tindak pidana pelanggaran hak ciptakhusunya pembajakan software semakin berkembang; (2) Penerapan sanksi pidanaterhadap pelaku pembajakan software mengalami kendala internal dari apar at kepolisianseperti kurangnya dukungan serta kesadaran masyarakat. Kondisi ini telah mendorongmeningkatnya penggunaan software ilegal yang secara langsung juga telah mendukungberkembangnya tindak pidana pembajakan software dengan berbagai modus.