Toko Milik Rakyat (Tomira) dan Kesejahteraan Masyarakat Kulon Progo - Azka Abdi Amrurobbi; Moch Edward Trias Pahlevi (Universitas Pancasakti, 2020)
Toko Milik Rakyat (Tomira) is a government policy based on Kulon Progo Regional Regulation No. 11 of 2011 concerning Protection and Empowerment of Traditional Markets and the Arrangement of Modern Shopping Centers and Stores. Tomira is in the form of a partnership between Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) with modern stores such as Alfamart and Indomaret in Kulon Progo. The purpose of the Tomira’s policy is to improve the welfare of the community and increase economic growth. The question to be answered in this research is related to the process of forming a Tomira’s policy. This study uses an analysis for policy approach with a focus on analyzing the policy process using a society based governance model. The method in this research uses the literature study method which is collaborated with qualitative methods. The results of this resarch explain that in the process of policy formulation through improving the welfare of the Tomira, the government should be oriented to the society in order to create the widest prosperity for the society. Conflicts of interest between the actors allowed to appear in the policy. Behind that, there is also a political side to the policy. The welfare improvement policy through the Tomira was used by the regional head of Kulon Progo Regency as a political strategy to increase his electability. The author considers that there needs to be regulations that clarify the technical aspects of improving welfare through Tomira. Toko Milik Rakyat (Tomira) merupakan sebuah kebijakan pemerintah yang dilandasi oleh Peraturan Daerah Kulon Progo No. 11 tahun 2011 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional Serta Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Tomira tersebut berbentuk kemitraan antara Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dengan toko modern seperti Alfamart dan Indomaret di Kulon Progo. Tujuan dari kebijakan Toko Milik Rakyat (Tomira) ini yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pertanyaan yang hendak dijawab dalam penelitian ini terkait dengan proses pembentukan kebijakan Toko Milik Rakyat (Tomira). Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis untuk kebijakan (analysis for policy) dengan fokus pada analisis proses kebijakan dengan menggunakan model society based governance. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan yang dikolaborasikan dengan metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa dalam proses pembentukan kebijakan peningkatan kesejahteraan melalui Toko Milik Rakyat (Tomira), pemerintah harus berorientasi kepada masyarakat dengan tujuan agar dapat menciptakan kesejahteraan yang seluas-luasnya bagi masyarakat. Konflik kepentingan antar aktor memungkinkan untuk muncul dalam kebijakan tersebut. Dibalik itu juga terdapat sisi politis dalam kebijakan tersebut. Kebijakan peningkatan kesejahteraan melalui Toko Milik Rakyat (Tomira) digunakan oleh kepala daerah Kabupaten Kulon Progo sebagai strategi politik untuk meningkatkan elektabilitasnya. Penulis menganggap bahwa perlu ada peraturan yang memperjelas terkait teknis kebijakan peningkatan kesejahteraan melalui Toko Milik Rakyat (Tomira).