Pengaruh Pendapatan Daerah terhadap Belanja Modal dan Indeks Pembangunan Manusia Provinsi di Indonesia Tahun 2005-2018 - Puji Agus (Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Profesi Widyaiswara Indonesia, 2020)
Studi ini berupaya memberikan gambaran dan perbandingan pola pengalokasian belanja modal pemerintah provinsi sebelum dan sesudah pemberlakuan Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dilanjutkan dengan melihat lebih dalam belanja modal antar wilayah di Indonesia yaitu wilayah barat, tengah dan timur diakhiri dengan melihat Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan Belanja Modal sebagai variabel mediasi pada Pemerintah Provinsi di Indonesia Periode Tahun 2005-2018. Hasil analisis ststistik deskriptif mendapatkan hasil terjadi tren peningkatan pengalokasi belanja modal pada periode setelah UU 23 tahun 2014 yang didorong kewenangan yang lebih besar pada provinsi mengakibatkan provinsi mengalokasi belanja modal lebih besar. Pertumbuhan alokasi belanja modal melebihi pertumbuhan pendapatannya dialami oleh provisi pada wilayah barat, sedangakan tengah dan timur pertumbuhan belanja modal proporsional dengan pertumbuhan pendapatannya. Dari uji statistik inferensial didapatkan bahwa PAD, DBH, DAU, dan DAK, secara simultan dan parsial berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal dan Belanja Modal dapat memediasi hubungan PAD, DBH, DAU dan DAK dengan IPM jika dalam periode yang cukup panjang yaitu Periode Tahun 2005-2018. This study attempts to provide an overview and comparison of the pattern of capital expenditure allocation for provincial governments before and after the enactment of Law23 of 2014 concerning Regional Government and continued by looking deeper into capital expenditures between regions in Indonesia, namely the west, central and east regions ending with looking at the Effects of Local Own Revenue (PAD), Revenue Sharing Fund (DBH), General Allocation Funds (DAU) and Special Allocation Fund (DAK) Against the Human Development Index (HDI) with Capital Expenditure as a mediating variable in the Provincial Government in Indonesia for the Period of 2005-2018. The results of the descriptive statistical analysis show that there is an increasing trend of capital expenditure allocators in the period after Law 23 of 2014 which was driven by greater authority in the provinces resulted in provinces allocating more capital expenditure. Growth in capital expenditure allocations exceeding revenue growth was experienced by provisions in the west, while central and east capital expenditure growth was proportional to income growth. Inferential statistical test found that PAD, DBH, DAU, and DAK, simultaneously and partially have a significant effect on Capital Expenditures and Capital Expenditures can mediate the relationship of PAD, DBH, DAU and DAK with HDI if in a sufficiently long period of 2005-2018 Period.