Evaluasi Pembangunan Budaya Integritas Pemerintah Provinsi Riau - Arlizman Agus (Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Profesi Widyaiswara Indonesia, 2020)
Pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme tidak bisa diselesaikan dengan pendekatan penanganan kejahatan saja, tetapi perlu pendekatan yang lebih komprehensif termasuk pendekatan moral, psikologi dan sosiologi yang secara konseptual perlu ruang lingkup individu, masyarakat dan organisasi. Penyebab terjadinya korupsi dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) yaitu: kelemahan sistem, integritas sumber daya manusia, dan masalah kultur. Ketiga hal diatas saling berinteraksi sehingga menambah kompleksitas permasalahan yang dihadapi.Pengkajian ini menggunakan evaluasi program CIPP (Context, Input, Process danProduct). Tujuan dari pengkajian ini, yaitu: untuk dapat mendeskripsikan pelaksanaan pembangunan budaya integritas, mendiskripsikan ancaman dan hambatan pembangunan budaya integritas dan menganalisis pelaksanaan pembangunan budaya integritas Pemerintah Provinsi Riau. Adapun manfaat yang dapat diambil dari pelaksanaan pengkajian ini yaitu masukan kepada stakeholder terkait dengan pembangunan budaya integritas dan menjadi bahan rujukan untuk pengkajian lebih lanjut mengenai pembangunan budaya integritas Pemerintah Provinsi Riau, dan sebagai bahan umpan balik kepada stakeholder. Berdasarkan hasil analisis terhadap pembangunan budaya integritas yaitu 7 (tujuh) komponen komite integritas dan 16 (enam belas) sistem integritas, dapat disimpulkan bahwa sampai Tahun 2019 pembangunan budaya integritas Pemerintah Provinsi Riau masih berada pada tingkat efektif/sedang. Diharapkan pada Tahun 2023 semua komponen pembangunan budaya integritas Pemerintah Provinsi Riau sudah mencapai tingkat berdampak/ tinggi, sehingga benar-benar berdampak dalam pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme. The prevention of corruption, collusion and nepotism couldn’t be solved with a crime-handling approach alone, but it needs more comprehensive approaches including moral, psychological and sociological that conceptually need to be in the scope of individuals, communities and organizations. The causes of corruption can be classifiedinto 3 (three) groups, which are: system weakness, integrity of human resources, and cultural problems. The three things above are interacting each other that adding more complexity in the problems.This study used CIPP (Context, Input, Process and Product) evaluation program. The objectives of this study are: to be able to describe the implementation of the development of a culture of integrity, to describe the threats and barriers inbuildingthe culture of integrity, and to analyse the implementation of the integrity culture development in the Government of Riau Province. The benefits of the study implementation are to provide input to stakeholders related to the development of An integrity culture and as a reference material for further studies regarding the development of the culture of integrity in the Government of Riau Province, and to be used as a feedback to stakeholders. Based on the results of the analysis of the integrity culture development comprise of 7 (seven) components of the integrity committee and 16 (sixteen) integrity systems above, it can be concluded that until 2019 the development of the integrity culture of the Riau Provincial Government is still at effective/moderate level. Hopefully by Year 2023 all components of the development of a culture of integrity in the Government of Riau Province will have reached a high level of impact, so it will really have an impact in preventing corruption, collusion and nepotism.